JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuka ruang partisipasi publik dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan kanal pengaduan berbasis digital.
Menurut Charles, kanal pengaduan yang terintegrasi melalui platform web maupun aplikasi mobile penting untuk memantau secara langsung distribusi dan kualitas makanan MBG yang hingga kini masih menjadi perhatian publik.
“Dengan adanya kanal pengaduan, masyarakat bisa menyampaikan keluhan secara langsung, lengkap dengan foto dan deskripsi masalah. Ini akan membuat penanganan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Charles dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai, dengan anggaran digitalisasi yang mencapai lebih dari Rp 3 triliun, BGN seharusnya tidak kesulitan membangun sistem pelaporan publik yang transparan dan mudah diakses masyarakat.
Ia mencontohkan, platform pengaduan tersebut dapat meniru konsep aplikasi JAKI yang selama ini digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampung laporan warga terkait layanan publik.
Charles menegaskan, keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari banyaknya penerima manfaat, melainkan dari dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
“Program ini harus benar-benar memberi manfaat nyata. Kualitas gizi dan keamanan makanan menjadi indikator utama keberhasilan,” katanya.
Selain itu, Charles menilai digitalisasi pengawasan akan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk terus berbenah. Dengan adanya mekanisme pengaduan publik, penyedia makanan akan terdorong menjaga standar kualitas secara konsisten.
“Ini menjadi mekanisme korektif yang memaksa SPPG terus memperbaiki kualitas makanan yang diberikan, karena ada pengawasan langsung dari masyarakat,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post