JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan pentingnya percepatan implementasi kebijakan satu peta guna menyelesaikan beragam konflik agraria yang selama ini membebani masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tumpang tindih penguasaan lahan dan ketidakjelasan batas wilayah menjadi salah satu pemicu utama sengketa antara petani dan perusahaan. Karena itu, percepatan kebijakan satu peta dinilai mendesak.
“Dengan kebijakan satu peta, tidak ada lagi kerancuan mengenai lokasi dan kepemilikan. Permasalahan-permasalahan yang timbul selama ini bisa diselesaikan secara adil dan transparan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Dasco menegaskan, langkah DPR sejalan dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin menuntaskan konflik-konflik agraria, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat kecil.
“Ini adalah momentum penting untuk mengakhiri masalah yang sudah berlarut-larut. Semangat Presiden untuk menuntaskan konflik agraria harus ditopang oleh sistem yang kuat, salah satunya lewat kebijakan satu peta,” ujarnya.
Selain mendorong percepatan kebijakan satu peta, DPR juga baru saja mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria. Pansus ini beranggotakan 30 legislator lintas fraksi yang akan bekerja membahas kasus-kasus di lapangan sekaligus memperkuat rekomendasi kepada pemerintah.
“Pansus akan bekerja simultan, membahas kasus yang disampaikan masyarakat, sambil DPR RI terus mendorong pemerintah mempercepat kebijakan satu peta sebagai solusi jangka panjang,” pungkas Dasco (RED).
Discussion about this post