JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Pengamat politik yang juga akademisi Universitas Indonesia, Rocky Gerung, angkat suara terkait polemik yang terjadi dalam tubuh Kadin Indonesia. Ia menilai, Munaslub Kadin Indonesia yang baru-baru ini digelar merupakan hasil rekayasa kelompok tertentu untuk melengserkan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid. Rocky menyebut tidak ada kesalahan signifikan yang dilakukan oleh Arsjad selama masa jabatannya, sehingga Munaslub tersebut dinilai murni sebagai manuver politik.
Menurut Rocky, selama Arsjad menjabat, Kadin tidak mengalami penurunan kinerja atau mendapatkan ‘rapor merah’. Ia beranggapan bahwa skenario Munaslub ini sengaja dibuat untuk mendongkel Arsjad dan menggantikannya dengan sosok lain yang diinginkan oleh kelompok tersebut.
“Munaslub itu direkayasa, Arsjad dilengserkan bukan karena kesalahan, tapi karena kepentingan kelompok lain, termasuk kubu Anin,” ujar Rocky, Minggu (15/9).
Ia juga mencurigai adanya campur tangan dari penguasa dalam proses Munaslub tersebut. Rocky merasa sulit percaya bahwa Munaslub yang berjalan begitu tiba-tiba bisa terjadi tanpa dukungan dari kekuatan politik tertentu.
Rocky menjelaskan bahwa praktik ini bukan hal baru di dunia politik dan organisasi. Dalam pandangannya, kekuasaan dan uang sering kali menjadi alat untuk melengserkan seseorang, baik dalam partai politik, birokrasi, maupun organisasi seperti Kadin.
Lebih lanjut, Rocky menyatakan bahwa Munaslub ini tidak berdasarkan pada pelanggaran etika atau mismanagement yang dilakukan oleh Arsjad, tetapi semata-mata bertujuan untuk menggantikan Arsjad dengan pihak yang lebih disukai oleh kelompok tertentu.
“Ini bukan soal salah urus atau etika. Munaslub ini soal kekuasaan, siapa yang mengendalikan dan punya kepentingan,” tambah Rocky.
Ia pun menyoroti bahwa pola seperti ini sudah umum terjadi di berbagai lembaga, di mana kekuatan finansial dan politik memegang peranan besar dalam menggeser kepemimpinan.
Rocky akhirnya menyimpulkan bahwa Munaslub Kadin adalah contoh jelas bagaimana kekuatan di belakang layar bisa merekayasa pemimpin, tidak hanya di organisasi bisnis seperti Kadin, tapi juga di ranah politik dan birokrasi (RED).
Discussion about this post