JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Laporan studi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) memproyeksikan tingkat pengangguran global pada 2026 akan stagnan, dengan kaum muda di berbagai negara semakin berjuang memperoleh pekerjaan layak. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia kini menghadapi tekanan struktural yang semakin mengkhawatirkan.
Menurut Chusnunia, persoalan tersebut tercermin dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta semakin sulitnya pencari kerja baru, khususnya generasi muda, untuk menembus sektor pekerjaan formal.
“Tekanan terhadap pasar tenaga kerja kita sudah berubah menjadi persoalan struktural. Ini terlihat dari lonjakan PHK dan makin sempitnya peluang kerja formal bagi pencari kerja baru,” ujar Chusnunia.
Politisi yang akrab disapa Unik itu juga mengingatkan adanya faktor tambahan yang memperberat kondisi pasar kerja, seperti perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) serta ketidakpastian kebijakan perdagangan global.
“Belum lagi dampak perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan yang berisiko semakin merusak pasar kerja,” tambahnya.
Chusnunia menjelaskan, kesulitan memperoleh pekerjaan kini tidak hanya dialami oleh pekerja yang terkena PHK, tetapi juga oleh lulusan baru yang baru memasuki pasar kerja. Ia menyoroti perubahan struktur ketenagakerjaan nasional yang dinilai cukup mengkhawatirkan.
“Kita bisa lihat dari perubahan struktur ketenagakerjaan nasional, di mana proporsi pekerja informal meningkat tajam hingga sekitar 60 persen, sementara pekerja formal menyusut menjadi sekitar 40 persen,” jelasnya.
Menurutnya, tingginya sektor informal menunjukkan terbatasnya peluang kerja formal di dalam negeri. Ia juga merujuk laporan World Economic Forum (WEF) yang menempatkan ketiadaan peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko ekonomi terbesar Indonesia dalam dua tahun ke depan, yakni periode 2026–2028.
Selain itu, Chusnunia mengingatkan analisis sejumlah ekonom yang menyebut Indonesia mulai mengalami gejala deindustrialisasi. Kondisi tersebut ditandai dengan kontribusi sektor industri manufaktur atau pengolahan yang belum mampu menembus angka 20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menghadapi situasi tersebut, Chusnunia meminta pemerintah memperkuat Paket Kebijakan Ekonomi pada 2026 sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.
“Kita harus melakukan penguatan sektor UMKM guna menyerap lapangan kerja. Pengembangan platform ekonomi digital juga harus segera dilakukan sebagai sumber baru penciptaan peluang kerja di wilayah perkotaan. Selain itu, percepatan hilirisasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja layak bagi angkatan kerja berpendidikan,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan Program Magang Nasional sebagai salah satu upaya mengatasi lesunya pasar kerja dan tingginya angka pengangguran, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda menghadapi kebutuhan industri (RED).
Discussion about this post