JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menggelar pertemuan perdana bersama para penandatangan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) sebagai upaya menjaga momentum kontribusi aktif ekonom dalam perbaikan kebijakan publik dan kehidupan masyarakat Indonesia. Hingga 20 Januari 2026, pernyataan 7DDE telah ditandatangani oleh 436 ekonom dan 262 non-ekonom Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.
Pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid dengan CSIS sebagai tuan rumah ini dihadiri oleh 24 ekonom secara luring dan 31 ekonom secara daring. Acara dibuka oleh Direktur Eksekutif CSIS sekaligus perwakilan AEI, Yose R. Damuri, yang menekankan pentingnya peran kolektif para ekonom dalam diskursus kebijakan nasional.
“Pertemuan ini diharapkan menjaga momentum kita bersama dalam berkontribusi secara aktif dalam diskusi terkait pembuatan kebijakan maupun upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan keahlian kami sebagai ekonom,” ujar Yose R. Damuri lewat keterangan yang diterima Radiant Voice, Selasa (20/01/2026).
Salah satu perwakilan AEI, Rizki Nauli Siregar, menjelaskan bahwa agenda pertemuan mencakup pemaparan perkembangan dukungan terhadap 7DDE sejak disampaikan ke publik pada 9 September 2025, serta diskusi rencana kegiatan AEI ke depan bersama para penandatangan.
Pertemuan juga diawali dengan penyampaian duka cita dan solidaritas kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Sumatera. Perwakilan AEI dari wilayah terdampak, Riswandi, menilai bencana tersebut tidak semata-mata sebagai peristiwa alam, melainkan cerminan persoalan struktural seperti misalokasi sumber daya dan lemahnya institusi.
Dalam diskusi, para penandatangan 7DDE menyoroti pentingnya kebijakan pembangunan berbasis bukti dan tata kelola yang kuat untuk mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial terhadap risiko bencana.
“Dengan semakin parahnya perubahan iklim, kesiapan sumber daya dan institusi menghadapi bencana menjadi sangat mendesak, bukan hanya untuk perekonomian tetapi juga keselamatan manusia,” ungkap Milda Irhamni.
AEI juga melaporkan perkembangan advokasi kebijakan yang telah dilakukan sejak penerbitan 7DDE. Gumilang A. Sahadewo menyampaikan bahwa AEI telah berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan strategis, namun menilai persoalan mendasar seperti misalokasi anggaran dan lemahnya institusi belum ditangani secara memadai.
Selain itu, AEI mengapresiasi inisiatif diskusi 7DDE yang dilakukan secara organik di berbagai daerah oleh para penandatangan, termasuk di sejumlah perguruan tinggi. Evaluasi bersama menyimpulkan bahwa pemerintah masih jauh dari pemenuhan tuntutan 7DDE, sehingga keterlibatan aktif dan kritis para ekonom dinilai semakin mendesak.
Ke depan, AEI berkomitmen menginisiasi kegiatan diskusi berbasis bukti di berbagai daerah serta melakukan pemantauan berkala terhadap pemenuhan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi sebagai kontribusi nyata komunitas ekonom bagi kebijakan publik yang lebih adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat (RED).
Discussion about this post