Oleh: Maulana Sumarlin & Eusebius Purwadi*
Selama lebih dari setengah abad, Partai Komunis Indonesia (PKI) hadir dalam kesadaran publik Indonesia bukan sebagai objek sejarah, melainkan sebagai simbol ideologis. Ia lebih sering tampil sebagai “hantu politik” yang menakutkan daripada sebagai fenomena sosial-politik yang pernah hidup, tumbuh, dan berakar dalam masyarakat. PKI dilekatkan hampir sepenuhnya pada tragedi 1965–1966, seolah seluruh eksistensinya hanya bermakna pada saat kehancurannya. Akibatnya, kita kehilangan satu dimensi penting: bagaimana PKI pernah bekerja, diterima, dan dimaknai oleh jutaan orang sebelum ia dihancurkan.
Di titik inilah buku Matthew Woolgar, Communism, Cold War, and Revolution: The Indonesian Communist Party in West Java, 1949–1966, menempati posisi yang sangat penting. Woolgar tidak memulai kisahnya dari kehancuran, melainkan dari kehidupan. Ia tidak bertanya pertama-tama mengapa PKI runtuh, tetapi apa sebenarnya PKI itu ketika ia masih hidup sebagai gerakan sosial-politik. Dengan langkah ini, PKI dipindahkan dari wilayah mitos ke wilayah sejarah, dari simbol ideologis ke subjek kajian ilmiah.
Pilihan Woolgar untuk menjadikan Jawa Barat sebagai fokus kajian sangat signifikan. Wilayah ini bukan pusat kekuatan tradisional PKI seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jawa Barat justru memiliki konfigurasi sosial-politik yang lebih kompleks: basis Islam yang kuat, tradisi politik lokal yang beragam, serta resistensi kultural terhadap komunisme yang relatif lebih besar. Karena itu, keberhasilan PKI menanamkan pengaruh di Jawa Barat menjadi indikator penting tentang kapasitas adaptasi dan kerja politiknya. Jika PKI bisa tumbuh di wilayah seperti ini, maka klaimnya sebagai gerakan sosial nasional tidak dapat dianggap remeh.
Woolgar menunjukkan bahwa PKI di Jawa Barat bukan sekadar perpanjangan tangan elite politik pusat. Ia hadir sebagai jaringan sosial yang nyata: di pabrik, di perkebunan, di desa-desa agraris, di kampung-kampung buruh, di organisasi perempuan, pemuda, dan bahkan di ruang kebudayaan. PKI beroperasi sebagai ruang pendidikan politik, solidaritas sosial, dan artikulasi ketidakadilan struktural. Ia memberi bahasa politik pada pengalaman sehari-hari masyarakat miskin kota dan desa.
Pendekatan yang digunakan Woolgar adalah sejarah sosial-politik dengan penekanan kuat pada level lokal. Ia tidak puas hanya mengandalkan arsip negara atau narasi elite. Ia masuk ke wilayah yang selama ini jarang disentuh: arsip organisasi massa, dokumen internal partai, serta sejarah lisan para pelaku. Sumber terpenting yang ia manfaatkan adalah arsip KOTI, yaitu kumpulan dokumen PKI dan organisasi afiliasinya yang disita setelah 1965. Arsip ini mencakup notulen rapat, laporan kegiatan, surat-surat internal, modul pendidikan politik, hingga catatan keuangan cabang.
Di tangan Woolgar, arsip KOTI tidak lagi berfungsi sebagai “barang bukti politik”, melainkan sebagai jendela untuk memahami kehidupan internal PKI. Dari arsip-arsip ini terlihat bahwa PKI adalah organisasi yang bekerja dengan sistem yang sangat rapi. Setiap cabang memiliki kewajiban pelaporan: jumlah anggota, kegiatan massa, perkembangan organisasi afiliasi, dan evaluasi politik. PKI tidak hanya memproduksi wacana, tetapi juga memproduksi rutinitas: rapat mingguan, kursus kader, diskusi kampung, kerja sosial, dan kegiatan kebudayaan.
Salah satu kontribusi konseptual terpenting Woolgar adalah gagasan archipelagic communism. Komunisme Indonesia, menurutnya, tidak dapat dibaca sebagai tiruan mekanis dari Moskow atau Beijing. Ia adalah hasil perjumpaan ideologi internasional dengan realitas kepulauan yang majemuk. Di Jawa Barat saja, PKI harus menegosiasikan diri dengan struktur agraria yang berbeda-beda, tradisi keagamaan yang kuat, bahasa dan budaya lokal, serta konfigurasi kekuasaan desa yang kompleks. Keberhasilan PKI justru terletak pada kemampuannya menerjemahkan ideologi global ke dalam konteks lokal.
Namun, sejak awal pembaca perlu menjaga jarak kritis. Menghidupkan kembali PKI sebagai gerakan sosial bukan berarti menanggalkan sifat ideologisnya. PKI tetaplah partai dengan disiplin kader, struktur hierarkis, dan orientasi revolusioner. Mengakui basis sosialnya tidak otomatis berarti mengabsahkan proyek politiknya.
Arsip KOTI memperlihatkan bagaimana ideologi diterjemahkan menjadi praktik sehari-hari. Setiap kegiatan sosial selalu dikaitkan dengan “garis politik”. Pendidikan politik menjadi jantung organisasi. Modul-modul kaderisasi menunjukkan adanya kurikulum yang terstruktur: pengenalan teori perjuangan kelas, identifikasi “kawan” dan “lawan”, serta pembentukan loyalitas terhadap garis partai. Di sini, PKI tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk cara pandang dunia anggotanya.
Woolgar juga memadukan arsip tertulis dengan sejarah lisan. Ia mewawancarai mantan anggota PKI, simpatisan, serta keluarga korban 1965 di Jawa Barat. Dari kesaksian ini muncul gambaran PKI sebagai “rumah politik”. Bagi banyak orang, PKI bukan pertama-tama soal komunisme sebagai teori, melainkan soal keberpihakan praktis: pembelaan terhadap buruh yang upahnya ditekan, petani yang tanahnya dirampas, dan perempuan yang dimarginalkan. PKI hadir sebagai ruang pengakuan dan keberanian politik.
Contoh paling jelas terlihat dalam aktivitas Barisan Tani Indonesia (BTI). Woolgar menunjukkan bagaimana BTI di Jawa Barat aktif mengorganisasi sengketa tanah, mendata kepemilikan, serta menekan aparat desa agar lebih adil terhadap petani penggarap. Arsip KOTI mencatat rapat-rapat BTI yang membahas pembagian hasil panen, perlawanan terhadap praktik feodalisme lokal, dan strategi advokasi. Di sini PKI tampil sebagai mediator konflik agraria.
Hal serupa terlihat pada SOBSI di sektor perburuhan. Buruh tekstil, buruh perkebunan, dan buruh pelabuhan dilatih membaca kontrak kerja, memahami hak-haknya, serta membangun solidaritas kolektif. PKI, melalui SOBSI, bukan hanya memobilisasi, tetapi juga membangun literasi politik dasar di kalangan kelas pekerja.
Namun, di sinilah ketegangan mulai tampak jelas. Semua aktivitas sosial ini berlangsung dalam kerangka ideologis yang ketat. Arsip menunjukkan adanya struktur komando yang tegas: instruksi pusat, adaptasi cabang, dan laporan balik. Pendidikan politik bukan hanya pembebasan kesadaran, tetapi juga internalisasi loyalitas ideologis. Ruang sosial yang diciptakan PKI sekaligus menjadi ruang pedagogi politik yang terarah.
Woolgar sangat berhasil menunjukkan bahwa PKI adalah gerakan sosial yang hidup. Tetapi data yang sama juga menunjukkan bahwa PKI adalah mesin ideologi yang disiplin. Dua wajah ini tidak boleh dipisahkan. PKI bukan hanya komunitas solidaritas, melainkan juga partai dengan ambisi kekuasaan politik.
Di titik ini, buku Woolgar mencapai kekuatan sekaligus keterbatasannya. Ia membuka mata pembaca bahwa PKI pernah menjadi bagian nyata dari kehidupan sosial masyarakat. Tetapi justru karena itu, pembaca ditantang untuk melangkah lebih jauh: tidak berhenti pada empati, melainkan mulai menguji implikasi politik dari struktur ideologis yang dihidupkan PKI.
Kita sampai pada satu pertanyaan kunci:
apakah keberhasilan PKI sebagai gerakan sosial otomatis memberi legitimasi terhadap proyek politiknya?
Atau justru di sinilah letak ambiguitas sejarah PKI yang paling dalam?
Pertanyaan itu membawa kita pada inti persoalan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Woolgar: ketegangan antara PKI sebagai gerakan sosial emansipatoris dan PKI sebagai partai ideologis dengan orientasi revolusioner. Buku ini sangat kuat dalam memulihkan dimensi sosial PKI, tetapi relatif lebih berhati-hati ketika menyentuh konsekuensi politik dari ideologi yang diusungnya.
Pendekatan sejarah dari bawah (history from below) yang digunakan Woolgar memiliki misi etis yang jelas: mengembalikan suara kepada mereka yang selama ini dibungkam. Dalam konteks PKI, pendekatan ini amat penting karena jutaan anggotanya telah lama direduksi menjadi “musuh negara”, bukan warga negara dengan pengalaman hidup yang sah. Woolgar menunjukkan bahwa bagi banyak orang, bergabung dengan PKI adalah pilihan rasional di tengah ketimpangan struktural: tanah yang tidak adil, upah yang menindas, serta keterpinggiran sosial yang akut.
Namun pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Ia unggul dalam menjelaskan mengapa orang bergabung, tetapi relatif kurang jauh dalam mengeksplorasi apa implikasi politik jika proyek ideologi yang mereka dukung berhasil berkuasa secara penuh. Dengan kata lain, ia sangat kuat dalam dimensi sosial, tetapi lebih lunak dalam dimensi kekuasaan.
Arsip KOTI justru membuka ruang untuk membaca sisi lain PKI: sebagai organisasi yang sangat sadar akan pentingnya kontrol ideologis. Pendidikan politik tidak bersifat opsional, melainkan wajib. Struktur kaderisasi dibuat berlapis, dengan evaluasi loyalitas yang ketat. Bahasa politik yang digunakan bersifat dikotomis: kawan dan lawan, progresif dan reaksioner, rakyat dan musuh rakyat. Ini adalah bahasa politik yang secara inheren tidak plural.
Mobilisasi massa dalam kerangka seperti ini tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu diarahkan. Demonstrasi, rapat umum, kegiatan seni rakyat, hingga kerja sosial selalu ditautkan dengan penguatan garis ideologis. Ruang sosial berubah menjadi ruang pedagogi politik yang terstruktur. Dalam konteks ini, PKI tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga membangun keseragaman orientasi politik.
Woolgar menyadari dimensi ideologis ini, tetapi ia memilih untuk tidak menempatkannya sebagai pusat kritik. Sikap ini dapat dimengerti, mengingat historiografi Indonesia selama ini terlalu lama membebani PKI dengan stigma ideologis tanpa memahami basis sosialnya. Namun, justru karena basis sosial itu telah dipulihkan dengan sangat baik oleh Woolgar, kini menjadi mungkin untuk membaca PKI secara lebih utuh: sebagai kekuatan sosial yang progresif sekaligus sebagai proyek politik yang membawa potensi eksklusivisme ideologis.
Di sinilah muncul risiko romantisasi. Ketika PKI digambarkan sebagai rumah politik bagi kaum tertindas, pembaca bisa tergoda untuk melihatnya semata sebagai korban sejarah. Padahal, PKI juga merupakan aktor politik yang secara sadar memilih jalur ideologis tertentu, dengan seluruh implikasinya terhadap demokrasi dan pluralisme. Mengakui kemanusiaan anggota PKI tidak berarti menanggalkan kewaspadaan terhadap watak ideologi yang mereka anut.
Sejarah lisan, yang menjadi salah satu kekuatan buku ini, juga membawa ambiguitas. Kesaksian para penyintas cenderung menekankan solidaritas, persaudaraan, dan tujuan keadilan sosial. Ini sepenuhnya sah sebagai pengalaman hidup. Namun, ingatan manusia juga bekerja secara selektif, terutama ketika dibentuk oleh trauma. Karena itu, sejarah lisan harus selalu dibaca berdampingan dengan arsip struktural yang menunjukkan bagaimana kekuasaan ideologis dijalankan.
Dalam banyak bagian, arsip KOTI justru memperlihatkan bahwa PKI memiliki kesadaran organisasi yang sangat tinggi terhadap pentingnya disiplin dan keseragaman politik. Ini bukan ciri organisasi sosial biasa, melainkan ciri partai ideologis yang mempersiapkan diri untuk perebutan kekuasaan negara. Dengan kata lain, kekuatan PKI sebagai gerakan sosial dan kekuatannya sebagai mesin ideologi adalah dua sisi dari mata uang yang sama.
Kritik terhadap Woolgar, dengan demikian, bukan bahwa ia salah membaca PKI, melainkan bahwa bacaannya belum sepenuhnya lengkap. Ia berhasil mengembalikan PKI ke dalam sejarah sebagai gerakan hidup, tetapi belum sepenuhnya mengajak pembaca masuk ke wilayah yang lebih gelap: implikasi kekuasaan dari ideologi yang terorganisasi rapi. Buku ini membuka pintu besar bagi pemahaman, tetapi pintu itu masih perlu didorong lebih jauh.
Namun justru di sinilah nilai intelektual buku ini menjadi sangat tinggi. Woolgar tidak menawarkan kesimpulan yang menutup perdebatan, melainkan bahan mentah yang kaya untuk diskusi yang lebih dewasa. Ia memulihkan hak bangsa ini untuk memahami PKI secara kompleks, bukan secara mitologis.
Selama puluhan tahun, sejarah PKI diperas menjadi dua posisi ekstrem: demonisasi total atau pembelaan emosional. Buku ini menawarkan jalan ketiga: pemahaman historis yang tenang dan berbasis bukti. PKI tampil sebagai organisasi yang memiliki daya tarik sosial yang nyata, tetapi juga sebagai partai ideologis dengan ambisi politik yang serius. Keduanya tidak boleh dipisahkan.
Membaca ulang PKI berarti menerima bahwa sejarah Indonesia tidak pernah sederhana. Ia penuh ambiguitas, kontradiksi, dan ketegangan moral. Ada penderitaan nyata yang melahirkan solidaritas, tetapi ada pula ideologi yang mengarahkan solidaritas itu ke dalam struktur kekuasaan yang ketat. Ada keberanian politik rakyat kecil, tetapi ada pula potensi eksklusivisme yang melekat pada proyek ideologis.
Buku Woolgar mengingatkan kita bahwa sejarah tidak bisa dibaca hanya dengan emosi—baik kebencian maupun simpati. Ia harus dibaca dengan kesabaran intelektual. Menghapus PKI dari sejarah sama berbahayanya dengan memurnikannya dari kritik. Keduanya sama-sama menutup ruang berpikir.
Dengan memindahkan PKI dari wilayah mitos ke wilayah sejarah, Woolgar telah melakukan pekerjaan yang sangat penting. Ia mengembalikan PKI sebagai fenomena sosial-politik yang nyata, dengan manusia-manusia nyata di dalamnya. Tetapi tanggung jawab untuk membaca lebih jauh—menguji implikasi ideologis, politik, dan moralnya—berada di tangan pembaca.
Membaca ulang PKI, dalam arti yang paling jujur, bukan berarti memaafkan, bukan pula mengutuk ulang. Ia berarti mengakui bahwa bangsa ini pernah hidup di persimpangan ideologi global, konflik kelas, dan harapan akan keadilan sosial. Menghadapi kenyataan itu secara dewasa adalah syarat utama bagi kesehatan sejarah kita.
Buku ini tidak meminta kita membela PKI. Ia tidak meminta kita mengulang stigma lama. Ia hanya menuntut satu hal yang jauh lebih berat: bahwa kita bersedia berpikir secara jujur tentang masa lalu kita sendiri. Dan bagi sejarah, itulah bentuk keadilan yang paling mendasar.
*Penulis adalah pemikir dan kontributor DE HMS Consulting, yang mengkampanyekan Spirit Democracy, Equity, Hope/Humanity, Moderation and Solution.
Discussion about this post