Mahdalena: Pemerintah Wajib Kawal Bantuan Korban Banjir Sumatera

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahdalena, meminta pemerintah mengawal secara ketat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Pengawalan dinilai penting agar bantuan jaminan hidup dan bantuan perlengkapan rumah tangga benar-benar sampai kepada korban yang membutuhkan.

Pemerintah telah mengalokasikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan Rp3 juta per keluarga terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar pascabencana. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

Menurut Mahdalena, tantangan utama pascabencana bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga keberlangsungan hidup para korban. Tanpa pengawasan yang kuat, ia khawatir bantuan tidak akan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

“Pemerintah wajib mengawal bantuan korban banjir dan longsor di Sumatera agar tidak terjadi penyimpangan. Bantuan ini adalah harapan masyarakat untuk bertahan hidup,” ujar Mahdalena di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Ia menuturkan, hingga lebih dari satu bulan setelah bencana melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, banyak warga masih hidup dalam keterbatasan. Kehilangan rumah dan sumber penghidupan membuat mereka sangat bergantung pada bantuan negara.

Mahdalena menegaskan, proses pendataan penerima bantuan harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan berkeadilan. Pemerintah juga diminta bersikap tegas apabila ditemukan oknum yang menyalahgunakan bantuan sosial bagi korban bencana.

“Bantuan ini bukan sekadar program administratif, tetapi bentuk kehadiran negara bagi rakyatnya yang sedang tertimpa musibah,” tegas legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Selain itu, Mahdalena mendorong evaluasi menyeluruh dan berkala terhadap penyaluran bantuan untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dapat berjalan optimal.

Data BNPB mencatat, bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan 1.177 orang meninggal dunia, 148 orang masih hilang, serta sekitar 242,2 ribu warga mengungsi. Ribuan rumah dan fasilitas umum juga mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut (RED).