JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki potensi besar meredam polarisasi sosial dan praktik politik uang yang selama ini kerap mengiringi Pilkada langsung.
Menurut Idrus, perdebatan soal sistem Pilkada seharusnya tidak terjebak pada dikotomi langsung atau tidak langsung, melainkan diarahkan pada upaya menemukan format demokrasi yang paling sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.
“Demokrasi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai prosedur elektoral. Ia harus menjadi instrumen ideologis untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa,” kata Idrus dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).
Ia mengaitkan pandangannya dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menegaskan bahwa Indonesia adalah rumah besar bersama yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Dalam konteks itu, Idrus menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menekankan pentingnya konsolidasi ideologi dan penguatan wawasan kebangsaan sebagai landasan setiap kebijakan politik nasional.
“Setiap kebijakan politik, termasuk sistem pemilihan kepala daerah, harus diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan ideologi dan falsafah bangsa. Jangan hanya dilihat dari sisi teknis atau kepentingan jangka pendek,” ujarnya.
Idrus berpandangan, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi melahirkan kepemimpinan yang lebih rasional, stabil, dan berbasis kapasitas, sekaligus mengurangi ketegangan sosial yang sering muncul akibat kompetisi elektoral langsung di masyarakat.
“Pertanyaan dasarnya adalah sistem Pilkada seperti apa yang paling sesuai dengan ideologi dan demokrasi Pancasila, bukan sekadar mana yang paling populer,” pungkas Idrus (RED).
Discussion about this post