JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dimaknai sebagai proses pemulihan yang menyeluruh. Menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, serta pemulihan martabat masyarakat terdampak.
Hetifah menekankan pentingnya penerapan pendekatan tenaga padat karya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Melalui skema tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, melainkan terlibat aktif sebagai pelaku utama pemulihan.
“Pendekatan tenaga padat karya menjadi strategi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan,” ujar Hetifah di Jakarta, Rabu (31/12).
Dengan keterlibatan langsung, tambha Hetifah, warga terdampak dapat memperoleh penghasilan, menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, sekaligus membangun kembali wilayahnya dengan rasa memiliki dan solidaritas sosial yang kuat.
Selain itu, Hetifah menyoroti peran strategis perguruan tinggi sebagai mitra dalam pemulihan pascabencana. Kampus dinilai mampu memberikan kontribusi nyata, mulai dari asesmen kebutuhan dan risiko, perencanaan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan, hingga pelatihan keterampilan dan dukungan pemulihan psikososial bagi masyarakat.
“Keterlibatan dosen dan mahasiswa melalui pengabdian kepada masyarakat menjadikan perguruan tinggi hadir langsung di tengah masyarakat saat dibutuhkan,” tambahnya.
Dalam konteks pemulihan berbasis pengetahuan, Hetifah juga menegaskan peran krusial Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai mitra Komisi X DPR RI. BRIN diharapkan memastikan proses pemulihan didasarkan pada riset, data, dan inovasi, termasuk melalui pengembangan teknologi tepat guna, pemetaan risiko bencana, sistem peringatan dini, serta model pembangunan adaptif sesuai karakteristik wilayah terdampak.
Ia menekankan pentingnya hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
“Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BRIN, penanganan pascabencana tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi momentum membangun ketangguhan jangka panjang serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tegas Hetifah.
Komisi X DPR RI, lanjutnya, mendorong agar kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari kebijakan penanganan bencana yang terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan (RED).
Discussion about this post