Cak Imin Dorong Pemerintah Benahi Kebijakan Tata Lingkungan

BANDUNG, RADIANTVOICE.ID – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar kembali menyoroti buruknya tata kelola lingkungan yang dinilai menjadi akar munculnya bencana beruntun di sejumlah wilayah Sumatra. Ia menyebut berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir-akhir ini merupakan tanda bahwa pemerintah harus mengubah cara pandang dalam mengelola alam.

Dalam sambutan di Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global di Bandung, Senin (1/12/2025), Muhaimin menilai banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan akibat akumulasi kesalahan kebijakan.

“Kiamat bukan sudah dekat. Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ujar Cak Imin, yang menegaskan perlunya perubahan fundamental dalam penanganan lingkungan.

Ia mengakui telah mengirim surat kepada tiga menteri di Kabinet Merah Putih—Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq. Surat itu berisi permintaan agar seluruh kebijakan terkait lingkungan dan pengelolaan sumber daya segera dievaluasi.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya bereaksi setiap kali bencana terjadi, tetapi harus berani melakukan reset kebijakan agar pola bencana tahunan dapat dihentikan.

“Evaluasi total adalah kunci. Ini bagian dari Tobat Nasuha pemerintah, agar kita sadar dan memperbaiki semua langkah yang berkaitan dengan alam,” jelasnya.

Muhaimin menekankan bahwa bencana yang terus berulang pada akhir tahun tidak boleh lagi dianggap rutinitas tahunan. Ia mendesak pemerintah memastikan siklus bencana di bulan November–Desember tidak terulang dengan melakukan reformasi kebijakan secara menyeluruh.

“Ini harus dievaluasi total, sehingga November nanti tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, Muhaimin menempatkan isu lingkungan sebagai tanggung jawab utama lintas kementerian dan menegaskan bahwa perubahan kebijakan adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan rangkaian bencana di Indonesia (RED)