Aprozi Desak Evaluasi Tata Ruang Usai Bencana Sumatra

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, menyoroti perlunya langkah serius pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respons darurat, tetapi harus berlanjut pada rehabilitasi menyeluruh dan penguatan mitigasi jangka panjang.

Aprozi menegaskan bahwa pemerintah perlu segera memperbaiki berbagai infrastruktur publik yang rusak akibat banjir dan longsor, seperti jembatan, jalan, sekolah, hingga rumah warga. Ia menilai pemulihan fisik merupakan kunci untuk mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

“Pemerintah perlu mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur publik dan membantu masyarakat membangun kembali rumah mereka,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (30/11/2025).

Selain pemulihan fisik, Aprozi juga menekankan pentingnya evaluasi tata ruang secara menyeluruh, terutama terkait maraknya alih fungsi lahan di kawasan hutan serta daerah aliran sungai (DAS). Ia menilai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut memperburuk risiko bencana hidrometeorologi di banyak daerah.

“Hukum harus ditegakkan terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan. Ini langkah penting untuk mengurangi dampak bencana ke depan,” tegasnya.

Menurut Aprozi, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) juga menjadi kebutuhan mendesak. Investasi teknologi dan pemeliharaan sistem harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan evakuasi saat bencana mengancam.

Tak hanya itu, ia menilai kesiapsiagaan masyarakat menjadi elemen penting dalam mitigasi. Karena itu, edukasi dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis komunitas harus digencarkan hingga ke tingkat desa.

“Masyarakat di daerah rawan harus menjadi garda terdepan kesiapsiagaan bencana. Pencegahan jauh lebih penting daripada sekadar penanganan darurat,” tutupnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menyalurkan bantuan sebesar Rp3 miliar untuk mendukung penanganan darurat dan pemulihan awal di wilayah terdampak, sekaligus menginstruksikan seluruh kader Golkar untuk bergerak cepat membantu masyarakat (RED).