JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Temuan 250 ton beras ilegal asal Thailand di Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan nasional dan merugikan petani lokal. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menegaskan bahwa skala penyelundupan tersebut dapat mengguncang pasar beras dalam negeri jika tidak segera ditindak.
Rina menilai masuknya beras ilegal menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan membuka risiko runtuhnya daya saing petani, terutama ketika harga beras impor umumnya lebih murah dibandingkan produksi lokal.
“Jumlah kecil saja bisa mengganggu pasar, apalagi ratusan ton. Ini ancaman bagi daya saing petani dan ketahanan pangan,” ujar Rina di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, penyelundupan beras tidak hanya melanggar aturan perdagangan, tetapi juga mengabaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang telah menutup pintu impor beras demi memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Rina mendesak pemerintah membongkar dugaan jaringan terorganisir di balik penyelundupan ini, karena volume sebesar 250 ton dinilai tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan logistik skala besar.
“Ini bukan pelanggaran biasa. Pemerintah harus membongkar sampai ke akar dan menindak semua pihak yang terlibat,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan pelabuhan dan memperketat kontrol distribusi agar kasus serupa tidak kembali berulang.
“Fakta bahwa 250 ton bisa lolos menunjukkan ada celah pengawasan yang harus segera ditutup,” lanjutnya.
Saat ini stok beras nasional berada pada kondisi aman, sekitar 4,2 juta ton. Namun Rina mengingatkan agar ketersediaan stok tidak menjadi alasan melemahnya ketegasan terhadap penyelundupan.
Kasus beras ilegal di Sabang berawal dari penemuan ratusan ton beras impor di sebuah gudang. Menteri Pertanian Amran telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menghentikan aktivitas di lokasi dan memastikan barang tidak masuk ke pasar (RED).
Discussion about this post