JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Rapat Kerja antara Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025), menjadi ajang pemaparan berbagai program strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi pada tahun anggaran 2026.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan komitmen kementeriannya untuk mempercepat produktivitas lahan, penguatan ekonomi warga transmigran, serta meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan. Program tersebut menjadi fokus pemaparan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V Lasarus bersama Wakil Ketua Ridwan Bae dan Roberth Rouw.
Menurut Viva Yoga, dukungan dari Komisi V sangat penting untuk memastikan eksekusi anggaran berjalan efektif. Komisi V sebelumnya menyampaikan evaluasi terhadap realisasi anggaran Kementrans tahun 2025 yang hingga 12 November tercatat 67,44 persen untuk serapan keuangan dan 70,58 persen untuk realisasi fisik.
“Komisi V mendorong percepatan pembangunan dan sejumlah perbaikan, termasuk infrastruktur jalan di kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Menjawab masukan tersebut, Viva Yoga menyebut Kementrans telah menjalankan sejumlah langkah konkrit, di antaranya peningkatan fasilitas umum dan pembangunan jalan nonstatus untuk menjawab kebutuhan warga. Ia juga menegaskan percepatan legalisasi lahan menjadi prioritas, dengan target penerbitan 13.751 sertifikat hak milik (SHM) pada tahun ini.
Tak hanya itu, ia memaparkan bahwa kawasan transmigrasi tidak lagi hanya menjadi permukiman baru, tetapi telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu contohnya adalah kawasan transmigrasi Lagita di Bengkulu Utara yang kini menjadi kota terpadu mandiri dengan fasilitas publik lengkap.
“Ini bukti bahwa kawasan transmigrasi dapat menjadi simpul ekonomi baru ketika tata kelolanya terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Viva Yoga.
Rapat kerja yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut menegaskan kembali bahwa percepatan pembangunan kawasan transmigrasi menjadi agenda strategis pemerintah, didukung penuh oleh Komisi V untuk mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah (RED).
Discussion about this post