JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah berbagai persoalan muncul di lapangan. DPR RI menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab terjadinya rangkaian kasus, mulai dari makanan basi hingga keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, menegaskan bahwa pemerintah perlu memperketat kontrol dan pengawasan dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebelum ada wacana perluasan sasaran, pemerintah wajib memastikan seluruh aspek teknis berjalan sesuai standar.
“Program MBG ini harus diawasi secara ketat. Jangan sampai masalah seperti keracunan dan makanan basi terus berulang. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, dan jangan sampai terjadi juga pada lansia ataupun penyandang disabilitas jika program diperluas,” ujar Arzeti, Jumat (7/11/2025).
Pernyataan Arzeti merespons usulan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf untuk memperluas sasaran MBG ke 100.000 lansia dan lebih dari 30.000 penyandang disabilitas. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Arzeti mengingatkan bahwa sejumlah insiden di lapangan telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Ia mencontohkan adanya penolakan dari sebagian wali murid hingga terungkapnya kasus kehilangan dana Rp1 miliar milik SPPG di Batujajar, Bandung, yang berdampak pada terhentinya distribusi MBG di wilayah tersebut.
“Kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya.
Arzeti berharap pemerintah memperkuat standar operasional, distribusi makanan, serta sistem pelaporan agar seluruh penyedia layanan bekerja sesuai regulasi. Menurutnya, perbaikan tata kelola adalah kunci keberlanjutan program.
“Program MBG sangat bermanfaat dan kami mendukung penuh. Namun manfaat itu hanya akan maksimal jika pengawasan diperbaiki dan pelaksanaannya benar-benar aman,” ujarnya (RED).
Discussion about this post