Oleh : Syamsul Qomar*
Gonjang ganjing perseteruan antara Internatinal Olympic Committee (IOC) dan pemerintah Indonesia yang diwakili Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Kembali memanas setelah IOC, pada tanggal 23 Oktober 2025, mengumumkan langkah tegas: “Tidak ada event olahraga internasional yang akan diberikan kepada Indonesia sampai jaminan penuh akses tanpa diskriminasi dapat dipastikan.” Hal ini berkaitan dengan penolakan pemerintah Indonesia pada Atlet Israel yang akan berlaga pada salah satu event kualifikasi Olimpiade yaitu Artistic Gymnastics World Championships 2025. Sebelumnya Federasi Senam Dunia (FIG) menunjuk Jakarta sebagai tuan rumah, dimana keikutsertaan atlet dari Israel sudah dijadwalkan sejak awal.
Setelah penunjukan Jakarta sebagai tuan rumah, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Imigrasi, menolak memberikan visa kepada atlet Israel. Alasan resmi: “pertimbangan keamanan dan kebijakan luar negeri Indonesia”, sejalan dengan dukungan terhadap Palestina. Penolakan ini memicu protes keras dari IOC dan FIG, yang menilai tindakan Indonesia melanggar prinsip non-diskriminasi Olimpiade.
Pada tanggal 17 Oktober 2025, IOC secara resmi sudah menyatakan “menyesalkan keputusan Indonesia” karena melanggar Olympic Charter (Piagam Olimpiade) yang mewajibkan keterbukaan bagi semua atlet tanpa diskriminasi politik atau agama. IOC meminta jaminan tertulis dari KOI dan pemerintah bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi.
IOC menekankan bahwa tuan rumah suatu event olahraga internasional harus menjamin akses dan partisipasi semua atlet, tim, dan pejabat olahraga tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, ras, agama, politik, atau lainnya. Dalam kasus ini, Indonesia menolak mengeluarkan visa bagi atlet Israel untuk berkompetisi di kejuaraan dunia senam di Jakarta, yang langsung bertentangan dengan prinsip ini.
Penolakan Indonesia terhadap atlet Israel tidak hanya pada kejuaraan dunia senam yang akan berlangsung di Jakarta. Sebelumnya, Indonesia juga pernah kehilangan hak tuan rumah untuk FIFA U‑20 World Cup 2023 karena menolak keberadaan tim Israel dalam penyelenggaraan event olahraga dunia tersebut. Pada bulan Maret 2023 Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA, namun, muncul penolakan politik dan publik terhadap keikutsertaan tim nasional Israel. Beberapa gubernur (termasuk Bali dan Jawa Tengah) menolak kedatangan tim Israel ke daerahnya. Akibatnya, FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia pada Maret 2023, dengan alasan tidak adanya jaminan keamanan dan akses bagi semua peserta. Preseden ini menjadi catatan negatif pertama bagi Indonesia di mata komunitas olahraga internasional.
IOC memandang bahwa Indonesia belum memenuhi komitmen sebagai tuan rumah event yang inklusif dan sesuai norma internasional olahraga. Akhirnya IOC telah Merekomendasikan federasi olahraga internasional agar menghentikan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah acara olahraga internasional hingga jaminan diberikan. Menghentikan pembicaraan dengan Indonesia mengenai pencalonan sebagai tuan rumah Olympic Games 2036 atau event terkait lainnya sampai ada jaminan akses untuk semua atlet tanpa diskriminasi. Ini bukan semata masalah Indonesia vs Israel — tetapi lebih ke prinsip bahwa olahraga internasional harus bebas dari campur tangan diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan atau politik. Dari sudut pandang IOC, penggunaan kebijakan luar negeri sebagai dasar penolakan partisipasi atlet dianggap merusak prinsip netralitas politik olahraga. IOC menyatakan keprihatinan mendalam dan menuntut klarifikasi dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
Sikap IOC terhadap Indonesia bukan semata hukuman administratif, melainkan konsekuensi diplomasi dari konflik antara prinsip Olimpiade (netralitas politik & non-diskriminasi) dan kebijakan luar negeri Indonesia (solidaritas terhadap Palestina). IOC dan federasi olahraga dunia berpegang teguh pada Olympic Charter, yang melarang segala bentuk diskriminasi. Setiap pelanggaran dianggap sebagai preseden berbahaya, karena bisa membuka ruang politisasi olahraga di negara lain. Karena itu, sikap Indonesia dipandang sebagai contoh yang harus ditegur untuk menjaga konsistensi global.
Keputusan Kedaulatan Bangsa
Keputusan Indonesia untuk tidak mengizinkan atlet Israel masuk dianggap sebagai penolakan langsung terhadap aturan penyelenggaraan olahraga internasional yang mensyaratkan non-diskriminasi. IOC melihat bahwa jika sebuah negara sebagai tuan rumah tidak bisa atau tidak mau menjamin partisipasi semua atlet, maka negara tersebut berisiko kehilangan kepercayaan dan hak menjadi tuan rumah event besar.
Pemerintah Indonesia (melalui Menpora) menyatakan bahwa penolakan terhadap atlet Israel adalah keputusan berdaulat yang selaras dengan konstitusi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Ditekankan bahwa Indonesia tetap menghormati nilai-nilai Olimpiade, tetapi tidak bisa mengabaikan prinsip kemanusiaan dan solidaritas terhadap Palestina. Pemerintah menyebut IOC tidak memahami konteks politik dan sosial Indonesia, dan berjanji mencari solusi diplomatik.
Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang kuat terkait isu Palestina dan Israel — misalnya tidak memiliki hubungan diplomatik normal dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Dalam kasus senam tersebut, pemerintah Indonesia menyebut bahwa penolakan visa itu sejalan dengan kebijakan nasional dan “kepentingan publik” terkait keamanan atau ketertiban publik.
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB, Indonesia selalu menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel selama pendudukan masih berlangsung. Sikap ini berdampak ke berbagai bidang, termasuk olahraga internasional, di mana kehadiran atlet Israel sering menimbulkan polemik di dalam negeri.
Politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tetapi dalam praktiknya sangat berpihak pada perjuangan Palestina. Posisi ini membuat Indonesia sering menghadapi benturan dengan lembaga global yang menuntut netralitas penuh, terutama dalam bidang olahraga. Namun, Indonesia tetap memiliki daya tawar moral dan politik yang tinggi di antara negara-negara Selatan (Global South) dan dunia Muslim.
Beberapa negara Barat dan organisasi olahraga global mendukung langkah IOC, dengan menilai pentingnya menjaga netralitas olahraga dari politik. Namun, negara-negara Muslim dan Global South menilai bahwa IOC seharusnya juga memahami sensitivitas kemanusiaan dan moral dalam konteks konflik Palestina–Israel. Diskursus muncul mengenai “apakah netralitas olahraga bisa menutup mata terhadap pelanggaran kemanusiaan?”
Indonesia kini berada pada persimpangan strategis: Tetap konsisten dengan politik luar negeri berdaulat dan nilai kemanusiaan, Sambil berupaya menemukan jalan tengah diplomasi olahraga internasional agar tetap dapat berpartisipasi aktif di panggung global.
Di dalam negeri, sikap pemerintah mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama karena sensitivitas isu Palestina. Dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah cukup kuat, karena dinilai sejalan dengan solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina. Namun secara internasional, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan dan peluang besar, termasuk: Menjadi tuan rumah Olimpiade 2036, menggelar multi-event olahraga dunia, dan berperan strategis dalam diplomasi olahraga global. Indonesia juga terancam pembatalan event olahraga internasional lain di Indonesia (termasuk kemungkinan Asian Beach Games dan turnamen internasional lainnya. Citra diplomasi olahraga Indonesia menurun, karena dianggap tidak konsisten dengan prinsip global.
Jika Komite Olimpiade Internasional (IOC) benar-benar melarang Indonesia menjadi tuan rumah event olahraga internasional, maka hal itu merupakan krisis diplomasi olahraga yang serius — bukan hanya soal olahraga, tapi juga citra dan posisi Indonesia di mata dunia. Namun demikian larangan IOC bukan akhir dari diplomasi olahraga Indonesia, melainkan ujian kedaulatan dan kematangan diplomasi kita di panggung global. Indonesia harus merespons dengan kepala dingin, diplomasi yang cerdas, dan kebanggaan nasional yang elegan. Peristiwa ini bisa dijadikan sebagai momentum refleksi nasional tentang bagaimana mengelola diplomasi olahraga yang menjaga nilai kemanusiaan tanpa melanggar prinsip internasional.
Dalam waktu yang cepat pemerintah melalui KOI bisa memulai melakukan pemulihan Hubungan dengan IOC dengan melakukan beberapa hal antara lain: Petama, Mengirim delegasi diplomasi olahraga khusus (gabungan Kemenpora, Kemenlu, dan KOI) ke markas IOC di Lausanne, Swiss. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menjelaskan posisi Indonesia secara resmi, menawarkan compromise formula dan meminta peninjauan kembali keputusan. Meminta klarifikasi resmi dan tertulis dari IOC terkait alasan pelarangan tersebut. Melalui NOC (Komite Olimpiade Indonesia/KONI & KOI), segera melakukan dialog bilateral dengan IOC untuk mencari solusi yang konstruktif. Jika larangan terkait isu politik, HAM, atau kebijakan luar negeri, Indonesia perlu menunjukkan komitmen pada prinsip netralitas olahraga sebagaimana diatur dalam Olympic Charter.
Kedua, Menyerahkan jaminan tertulis bahwa Indonesia akan menghormati prinsip non-diskriminasi terhadap atlet di masa depan, Menjamin keamanan seluruh peserta, termasuk dari negara tanpa hubungan diplomatik. Ketiga, KOI bersama pemerintah bisa juga menggunakan Mekanisme Banding dan Arbitrase Olahraga dengan engajukan banding atau mediasi melalui Court of Arbitration for Sport (CAS) jika ada indikasi keputusan IOC tidak proporsional atau diskriminatif. Meminta dukungan dari negara-negara sahabat yang memiliki pengaruh besar di IOC agar mendesak peninjauan ulang keputusan tersebut.
Keempat, Mengusulkan mekanisme “third-party entry arrangement” Artinya, jika ada atlet dari negara yang tidak diakui secara diplomatik (misal Israel), maka administrasi visanya diatur melalui IOC atau federasi internasional, bukan langsung oleh pemerintah. Skema ini pernah digunakan di negara-negara Arab (misalnya Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi) saat menjadi tuan rumah event internasional.
Selanjutnya sambil berjalan pemerintah juga bisa melaukakn diplomasi dengan Membangun Koalisi Internasional untuk membangun koalisi solidaritas olahraga dunia Muslim dan Global South, seperti OIC (Organisation of Islamic Cooperation) Sports Committee. Dengan diplomasi ini diharapkan dapat mendorong reformasi dalam tata kelola olahraga global yang lebih sensitif terhadap isu kemanusiaan. KOI Perlu juga mendorong dilakukannya dialog global “Sport and Humanitarian Values” Indonesia bisa menjadi tuan rumah Konferensi Internasional tentang Etika Olahraga dan Kemanusiaan, bekerja sama dengan UNESCO dan IOC.
Ditingkat regional KOI juga perlu mendorong ASEAN Sport Solidarity Charter, Sebagai forum regional untuk memastikan bahwa olahraga menjadi alat perdamaian dan bukan ajang politisasi. Mengajak negara-negara ASEAN dan G77 untuk bersama menyuarakan keadilan dalam tata kelola olahraga internasional. Indonesia bisa menjadi motor diplomasi olahraga Global South, menolak politisasi olahraga yang merugikan negara-negara berkembang.
Perlu juga meningkatkan event olahraga regional dan internasional alternatif, seperti: ASEAN Games, Solidarity Games, atau Asian Solidarity Cup. Menunjukkan bahwa tanpa IOC pun, Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang sukses, aman, dan berkelas dunia, seperti penyelenggraan Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika.
Dimasa yang akan datang pemerintah juga perlu melakukan Reformasi Diplomasi Olahraga Nasional, dengan membentuk semacam Lembaga Diplomasi Olahraga Nasional (LDON) di bawah koordinasi Kemenpora dan Kemenlu. Bertugas mengelola hubungan luar negeri olahraga, termasuk negosiasi, diplomasi, dan advokasi di IOC dan federasi olahraga dunia lainnya.
Pemerintah juga perlu merumuskan Strategi Diplomasi Olahraga Indonesia 2045, dengan pilar: Soft Power Diplomacy: olahraga sebagai alat pengaruh budaya dan kemanusiaan; Global Engagement: aktif di IOC, OCA, FIFA, dan federasi internasional lain; Sports for Peace: olahraga sebagai sarana diplomasi perdamaian dan solidaritas global. Perlu juga dibentuk task force diplomasi olahraga lintas kementerian (Menpora, Kemlu, KONI/KOI, bahkan Kemenko PMK). Untuk merumuskan Strategi Diplomasi Olahraga Indonesia 2045 agar posisi Indonesia dalam organisasi internasional olahraga semakin kuat dan berdaulat. Disinilah pentingnya pemerintah perlu memperkuat pendidikan dan kapasitas atlet serta ofisial dalam diplomasi internasional, agar setiap kontingen Indonesia mampu menjadi “duta nilai-nilai bangsa”.
Dari Penolakan Menjadi Komitmen Kemanusiaan dan Keadilan
Pemerintah harus melakukan komunikasi publik internasional secara professional untuk menegaskan bahwa Indonesia menghormati nilai-nilai Olimpiade, namun juga berdaulat secara politik. Menghindari narasi emosional atau konfrontatif yang bisa memperburuk citra diplomatik. Indonesia harus mengubah narasi dari “penolakan” menjadi “komitmen terhadap kemanusiaan dan keadilan global melalui olahraga.” Indonesia harus mampu membangun narasi bahwa, “Indonesia menghormati prinsip non-diskriminasi dalam olahraga, namun juga mengajak komunitas internasional untuk menjadikan olahraga sebagai kekuatan moral dalam memperjuangkan perdamaian dan kemanusiaan.”
Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak tampil sebagai negara yang menentang aturan, tetapi sebagai negara yang berupaya menyeimbangkan sportivitas dengan nilai kemanusiaan universal. “Sanksi IOC adalah tamparan diplomasi, tapi juga peluang refleksi nasional. Indonesia harus membuktikan diri sebagai bangsa besar yang bisa berdialog, berdaulat, dan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan global.” Dengan strategi diplomasi yang cerdas dan konstruktif, Indonesia tidak hanya bisa keluar dari sanksi IOC, tetapi juga menjadi pelopor gerakan moral olahraga dunia — olahraga yang netral, berkeadilan, dan berperikemanusiaan.
Larangan IOC bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola olahraga dalam negeri dengan memperkuat transparansi, integritas, dan profesionalisme organisasi olahraga nasional. Sebagai sebuah bangs akita harus menunjukkan bahwa olahraga Indonesia bukan alat politik, tetapi sarana pemersatu bangsa dan diplomasi perdamaian.
Jayalah Olahraga Indonesia !!
*Penulis adalah Tenaga Ahli Menpora RI 2019 – 2025
Discussion about this post