TANJAB TIMUR, RADIANTVOICE.ID – Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, memanfaatkan kunjungan kerja Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi untuk menyampaikan berbagai kebutuhan strategis daerahnya, termasuk penguatan kawasan transmigrasi yang selama ini telah berkontribusi besar bagi pembangunan lokal.
Berbicara di hadapan Wamen Viva, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Bupati Muslimin Tanja, dan jajaran Forkopimda pada Jumat (25/7/2025), Dillah menekankan pentingnya rehabilitasi tanggul dan saluran irigasi, bantuan permodalan, peningkatan sarana pendidikan, serta revitalisasi kawasan kota terpadu.
Menurut Dillah, sejarah transmigrasi di Tanjab Timur dimulai sejak 1967 dengan hanya 50 kepala keluarga. Kini, jumlah transmigran telah mencapai 1.895 KK yang tersebar di enam kecamatan dan 24 desa. “Anak cucu transmigran kini sudah menjadi bagian penting dari masyarakat. Ada yang jadi anggota DPRD, kepala desa, hingga pelaku usaha,” ungkapnya.
Wamen Transmigrasi Viva Yoga menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan bahwa transmigrasi adalah pilar pembentukan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. “Transmigrasi bukan hanya memindahkan orang, tapi juga membangun wilayah. Banyak kabupaten lahir dari kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung capaian program nasional yang telah menghasilkan 1.567 desa, 116 kabupaten/kota, dan bahkan tiga provinsi dari kawasan transmigrasi sejak tahun 1950. Viva menambahkan, paradigma baru transmigrasi di era Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja lintas kementerian. “Usulan dari Tanjab Timur akan kami koordinasikan dengan kementerian teknis seperti PU, ATR/BPN, dan Kehutanan,” jelasnya.
Selain itu, Viva Yoga menggarisbawahi pentingnya penyelesaian status lahan transmigran. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada ribuan transmigran di Sukabumi, Sulawesi Barat, dan NTT. “Rapat kerja dengan DPR sudah memutuskan kawasan hutan dalam wilayah transmigrasi harus dilepaskan statusnya,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk segera melaporkan jika ada konflik lahan dengan pihak kehutanan atau perusahaan. “Lahan adalah alat perjuangan. Negara wajib hadir menyelesaikan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan senilai Rp2,1 miliar untuk mendukung pembangunan di Tanjab Timur, khususnya dalam memperkuat kawasan transmigrasi (RED).
Discussion about this post