JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Pengamat militer dan jurnalis senior Selamat Ginting memberikan pandangan kritis terkait penempatan militer dalam jabatan sipil. Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/5), Ginting menegaskan bahwa penguasaan jabatan sipil oleh militer tidak boleh menjadi kebijakan permanen dan harus dibatasi dengan tegas.
“Misalkan ini hanya pergantian peran aja, jangan permanen,” ujarnya. Ia mencontohkan langkah Jenderal A.H. Nasution di masa lalu yang mengganti kepala desa atau camat yang terindikasi komunis hanya untuk sementara, hingga situasi dianggap aman, kemudian dikembalikan lagi kepada sipil.
Ginting mengingatkan agar jangan sampai praktik yang terjadi menyerupai era Orde Baru, yang menggunakan alasan ancaman komunis untuk mempertahankan dominasi militer dalam jangka panjang, dari tahun 1965 hingga 1998. “Itu kan nggak boleh, harus ada batasnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa meskipun TNI saat ini masih menjadi institusi paling dipercaya publik, dominasi berkepanjangan bukanlah solusi. Menurutnya, TNI pernah mengalami pasang surut kepercayaan dan berhasil pulih karena belajar dari masa lalu, sementara Polri justru berada di titik kepercayaan paling rendah menurut data pelaporan pelanggaran ke Komnas HAM.
“Wajar kalau publik lebih percaya TNI, karena TNI belajar dari kesalahannya,” tambah Ginting. Namun, ia menekankan bahwa apapun alasannya, penempatan militer di posisi sipil harus bersifat sementara dan bukan jalan permanen (RED).
Discussion about this post