JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Mahfud MD semakin lantang menyuarakan kritik, terutama mengenai isu demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam sebuah forum diskusi di kanal podcast Forum Keadilan TV, Mahfud menjelaskan bahwa sikap kritisnya bukanlah hal baru, bahkan sebelum ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
“Saya mengkritik soal hukum dan politik itu jauh sebelum saya menjadi menteri. Ketika menjadi menteri pun, saya selalu bicara di pemerintahan bahwa hukum kotor, politik tidak bersih. Bahkan saat di DPR, saya melawan mereka,” ujar Mahfud pada Minggu (06/10/2024) kemarin.
Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak pernah takut menghadapi tekanan, baik dari eksekutif maupun legislatif.
“Biasanya, menteri takut kalau berhadapan dengan DPR. Tapi saya melawan. Ketika ada upaya untuk menghalangi saya dalam mengungkap korupsi, saya hadapi,” tegas Mahfud.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, Mahfud tetap konsisten dengan kritiknya terhadap sistem. Namun, belakangan, ia mengakui bahwa kritiknya mulai mengarah langsung kepada Presiden Jokowi setelah Pilpres 2024.
“Sebelum 20 Agustus, saya selalu bicara tentang sistem, bukan pribadi. Tapi setelah itu, saya terpaksa bicara soal Pak Jokowi sebagai pejabat, karena saya melihat beliau membiarkan hal-hal ini terjadi, termasuk soal putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan dengan cepat mengubah undang-undang,” jelasnya.
Mahfud menegaskan bahwa kritiknya tidak dilandasi rasa sakit hati atau dendam, seperti yang dituduhkan beberapa pihak.
“Orang boleh menilai apa saja, itu hak mereka. Tapi ini bukan soal pribadi. Saya selalu kritis sejak saya menjabat menteri dan saya akan terus begitu,” katanya.
Sikap Mahfud ini memancing beragam reaksi, terutama dari para pendukung Jokowi yang merasa bahwa mantan menteri tersebut telah “berubah” menjadi lebih vokal dan kritis terhadap pemerintahan saat ini. Namun, Mahfud menegaskan bahwa dirinya selalu berbicara demi kepentingan hukum dan keadilan, tanpa memandang siapa yang berkuasa (RED).
Discussion about this post