JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan sebagai faktor krusial yang memperbesar kerentanan anak terhadap putus sekolah hingga tekanan psikososial. Menurutnya, tragedi meninggalnya siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi bukti bahwa kebijakan pendidikan harus lebih berpihak pada wilayah miskin desa.
“Atas nama kemanusiaan, peristiwa ini sangat memukul nurani kita. Ini menunjukkan bahwa anak-anak di daerah miskin masih menghadapi tekanan berat hanya untuk memenuhi kebutuhan belajar paling dasar,” ujar Atalia, Selasa (4/2/2026).
Atalia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2025, tingkat kemiskinan di NTT mencapai 18,6 persen, dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah pedesaan sebesar 23,02 persen. Angka ini jauh melampaui kemiskinan perkotaan yang berada di kisaran 8,11 persen.
Kondisi tersebut, kata Atalia, harus menjadi rujukan utama dalam penentuan kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial, termasuk dalam penempatan Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah.
“Sekolah Rakyat tidak boleh terkonsentrasi di kota. Justru harus hadir di desa-desa tempat kemiskinan paling banyak terjadi. Kalau lokasinya jauh dari komunitas anak miskin, maka akses dan rasa aman mereka justru semakin terputus,” tegasnya.
Ia menilai pemilihan lokasi Sekolah Rakyat yang kurang selektif berpotensi membuat anak merasa terasing dari lingkungan sosialnya. Karena itu, Atalia mendorong evaluasi menyeluruh agar program tersebut benar-benar menjangkau anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Selain aspek lokasi, Atalia juga menekankan pentingnya integrasi Sekolah Rakyat dengan layanan perlindungan sosial, pendampingan keluarga, serta dukungan psikososial bagi anak.
“Negara harus hadir secara utuh. Tidak cukup hanya menyediakan sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak merasa aman, didampingi, dan tidak kehilangan harapan hanya karena lahir dari keluarga miskin,” pungkas Atalia.
Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan perlindungan sosial dan pendidikan agar benar-benar berpihak pada kelompok paling rentan, khususnya anak-anak di wilayah pedesaan (RED).
Discussion about this post