BOGOR, RADIANTVOICE.ID – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemanfaatan artificial intelligence (AI) harus diarahkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang nyata dan berdampak langsung bagi ketahanan ekonomi rakyat, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Amelia saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) BKSAP DPR RI di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/2/2026). Menurutnya, perbincangan soal AI tidak boleh berhenti pada tren teknologi, melainkan harus menjawab kebutuhan konkret masyarakat.
“Kalau kita bicara AI hari ini, fokusnya harus digeser dari sekadar tren menjadi alat bantu keputusan yang benar-benar menambah daya tahan ekonomi rakyat,” ujar Amelia yang juga merupakan Anggota Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menekankan bahwa prioritas pemanfaatan AI seharusnya diberikan kepada pelaku usaha kecil seperti petani, nelayan, UMKM produksi, dan koperasi yang bekerja dengan margin tipis serta menghadapi risiko tinggi akibat perubahan iklim dan kenaikan biaya produksi.
“AI seharusnya diprioritaskan untuk SME dan pelaku kecil yang membutuhkan dukungan inovasi dan variasi dalam pengambilan keputusan, bukan terutama untuk digital native yang sudah punya akses dan ekosistem teknologi,” tegasnya.
Amelia mencontohkan praktik komunitas petani di Indramayu yang memanfaatkan pencatatan curah hujan harian sebagai dasar pengambilan keputusan tanam. Dari data sederhana tersebut, petani mampu menunda masa tanam, menyesuaikan strategi produksi, hingga mengurangi penggunaan pestisida demi menghindari gagal panen.
“AI idealnya menjadi pendamping keputusan bagi pola-pola seperti ini, dengan mempercepat analisis, menyusun skenario tanam, memberi peringatan risiko cuaca dan hama, serta menutup kesenjangan literasi data,” jelasnya.
Lebih jauh, Amelia menekankan pentingnya memasukkan pengetahuan lokal sebagai basis pengembangan AI nasional. Menurutnya, AI yang hanya bertumpu pada data global berpotensi menghasilkan rekomendasi yang generik dan bias terhadap konteks Indonesia.
“AI harus belajar dari pengetahuan lokal kita. Data agroekologi, mikroiklim, varietas, hingga praktik budidaya harus dilindungi dan dikelola dengan adil,” katanya.
Ia juga mendorong penguatan bank data lokal serta skema perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan mekanisme benefit-sharing, agar kontribusi komunitas tidak sekadar menjadi bahan baku gratis bagi platform teknologi.
“Intinya, AI jangan sampai lebih tahu Indonesia daripada orang Indonesia. AI harus belajar dari kita, dan manfaatnya harus kembali ke rakyat,” pungkas Amelia (RED).
Discussion about this post