JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem transportasi publik nasional sebagai respons atas krisis energi global.
Menurutnya, penutupan Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga energi harus dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi sistem mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal.
“Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak. Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” ujar Syaiful Huda, Senin (6/4/2026).
Huda menilai ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik harus ditempatkan sebagai strategi jangka panjang dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area,” ujarnya.
Ia juga mengkritik lambatnya pengembangan transportasi massal di berbagai kota besar di luar Jakarta. Menurutnya, pemerintah perlu memperluas penerapan skema Buy The Service (BTS) guna mempercepat integrasi layanan angkutan umum di daerah.
“Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai,” katanya.
Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah untuk mengalihkan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan pribadi ke subsidi operasional angkutan umum atau Public Service Obligation (PSO).
“Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi melalui pengelolaan parkir, penerapan electronic road pricing (ERP), hingga pembatasan usia kendaraan, dengan syarat transportasi publik telah tersedia secara memadai.
“Langkah pembatasan ini tentu dilakukan dengan adanya penyediaan armada transportasi publik yang nyaman dan layak terlebih dahulu,” ucapnya.
Huda menegaskan, investasi di sektor transportasi publik merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional, terutama jika dikombinasikan dengan penggunaan energi terbarukan.
“Jadi kami menilai krisis energi yang kita hadapi saat ini merupakan momentum pas untuk melakukan pembenahan angkutan massal secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post