JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Dina Lorenza Audira, menekankan pentingnya kebijakan afirmatif untuk mendorong pemerataan distribusi film nasional, khususnya bagi karya-karya berbasis kearifan lokal daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam forum tersebut, Dina menilai industri perfilman nasional masih menghadapi ketimpangan distribusi, di mana film-film daerah kerap kesulitan mendapatkan ruang tayang di jaringan bioskop.
“Di daerah-daerah, banyak bioskop yang tutup karena kurangnya minat penonton. Mungkin salah satu solusinya adalah menghadirkan film-film yang dekat dengan budaya dan cerita lokal masyarakat setempat,” ujar Dina.
Menurutnya, ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada minimnya eksposur film daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap menurunnya minat masyarakat di daerah untuk mengakses bioskop.
Dina pun mendorong adanya kebijakan kuota atau persentase tertentu bagi film daerah untuk tayang di bioskop, sebagai langkah konkret memperkuat ekosistem perfilman nasional yang lebih inklusif.
“Apakah memungkinkan bioskop memberikan porsi, misalnya dalam bentuk persentase tertentu, agar film-film daerah bisa mendapat kesempatan tayang di wilayahnya sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan afirmatif tersebut tidak hanya akan memperluas akses distribusi, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali industri bioskop di daerah yang saat ini mengalami penurunan aktivitas.
Selain isu distribusi, Dina juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri bioskop di tengah pesatnya perkembangan platform digital. Menurutnya, pelaku industri perlu menyiapkan strategi adaptif agar tetap relevan di era perubahan pola konsumsi masyarakat.
“Ke depan, industri ini akan terus berkembang. Pertanyaannya, apa strategi bioskop agar tidak kehilangan relevansinya di tengah gempuran platform digital,” tambahnya.
Sebagai informasi, industri perfilman nasional menunjukkan tren pemulihan pascapandemi, dengan jumlah penonton film yang terus meningkat. Namun demikian, pertumbuhan layar bioskop masih terpusat di kota-kota besar, sehingga memperlebar kesenjangan akses hiburan antara wilayah perkotaan dan daerah.
Komisi VII DPR RI melalui Panja terkait terus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan industri perfilman nasional yang merata, kompetitif, dan berkelanjutan (RED).
Discussion about this post