PALU, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyoroti rendahnya capaian rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih berada di angka 9,1 tahun atau setara jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam sistem pendidikan, terutama terkait akses dan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat.
“Rata-rata lama sekolah 9,1 tahun ini perlu kita telusuri penyebabnya. Apakah karena akses pendidikan yang belum merata atau faktor pembiayaan,” ujar Juliyatmono saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan data BPS, angka tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk di Sulawesi Tengah hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP. Kondisi ini dinilai belum cukup untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Juliyatmono menekankan pentingnya mendorong program wajib belajar hingga minimal 13 tahun atau setara pendidikan menengah atas. Ia menilai, kemudahan akses pendidikan harus menjadi prioritas agar seluruh anak usia sekolah dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara utuh.
“Bagaimana akses ini dipermudah dan seluruh masyarakat usia sekolah benar-benar dapat mengikuti wajib belajar. Minimal harus menyelesaikan pendidikan dasar 13 tahun,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fenomena meningkatnya jumlah tenaga kerja lulusan SMP, yang dinilai sebagai indikasi tingginya angka putus sekolah di jenjang tersebut.
“Saya melihat ada penurunan di tingkat SMP, sementara angkatan kerja lulusan SMP justru meningkat. Artinya, angka putus sekolah di jenjang SMP bertambah karena mereka langsung terserap ke dunia kerja,” katanya.
Menurut Juliyatmono, kondisi ini perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan akar persoalan, baik dari sisi keterbatasan akses pendidikan maupun tekanan ekonomi keluarga.
“Apakah karena akses yang kurang atau kemampuan ekonomi yang rendah, ini harus kita rumuskan solusinya,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memanfaatkan data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.
“Data sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mendorong kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, karena kualitas sumber daya manusia ditentukan dari situ,” kata dia.
Juliyatmono mengingatkan, jika persoalan ini tidak segera diatasi, dampaknya dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan.
“Jika tidak diselesaikan, kelompok berpendidikan rendah akan semakin besar. Ini berbahaya karena berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post