Mufti Anam Ingatkan Pemerintah Jangan PHP soal Harga Stabil BBM

JAKARTA, RADIANTAVOICE.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM). Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Menurut Mufti, kepastian kebijakan menjadi kunci utama agar masyarakat tidak merasa diberikan harapan semu terkait harga energi.

“Langkah yang baik ini perlu dibarengi dengan konsistensi. Kita berharap agar Pemerintah jangan PHP ke rakyat soal harga BBM ini. Karena seringnya begitu ya, kita dikasih angin segar, tiba-tiba Pertamina diam-diam naikkan harga BBM,” ujar Mufti Anam dalam keterangannya, Kamis (2/6/2026).

Ia menilai, kebijakan menahan harga BBM harus didukung oleh perhitungan fiskal yang matang, mengingat adanya rencana penambahan anggaran subsidi dalam jumlah besar. Kebijakan energi, lanjutnya, memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Kenaikan harga BBM pasti akan sensitif terhadap harga bahan-bahan pokok dan lain sebagainya, implikasinya pasti akan besar apalagi di tengah ekonomi yang sedang tidak baik,” ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain aspek domestik, Mufti juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dinamika global, terutama ketegangan di kawasan energi dunia yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga BBM di dalam negeri.

“Jadi perlu diantisipasi secara cermat karena masalah energi bisa berpotensi memengaruhi biaya distribusi, harga barang, dan ketahanan usaha kecil di dalam negeri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fenomena panic buying yang mulai terjadi di sejumlah daerah akibat kekhawatiran masyarakat terhadap harga dan ketersediaan BBM. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas dan transparan.

“Karena itu, kebijakan apa pun yang diambil Pemerintah perlu memberi kejelasan kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa stabilitas ekonomi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya stabil,” kata Mufti.

Mufti menegaskan, setiap kebijakan energi harus berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak menambah beban baru, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil sekarang, lalu kemudian akhirnya memberatkan rakyat,” pungkasnya (RED).