JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah menuju kedaulatan energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, kebijakan pembatasan BBM subsidi harus dibarengi dengan strategi jangka panjang agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor energi.
“Pemerintah harus segera mewujudkan kedaulatan energi dengan memperbesar penggunaan energi baru terbarukan. Upaya riset dan pengembangan energi alternatif juga harus digalakkan dengan menggandeng kampus serta lembaga riset terkait,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ia menilai, ketergantungan Indonesia sebagai negara net importir BBM membuat posisi nasional sangat rentan terhadap gejolak global, terutama di tengah konflik geopolitik yang memengaruhi pasokan energi dunia.
“Kita harus sadar dan waspada bahwa selama ini Indonesia merupakan negara net importir BBM. Ketergantungan kita pada impor membuat posisi kita sangat rentan terhadap gejolak harga dan pasokan global,” tegasnya.
Syafruddin menambahkan, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan transformasi energi secara serius dan terstruktur.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak boleh hanya menjadi solusi jangka pendek tanpa arah kebijakan yang berkelanjutan.
“Kementerian ESDM harus segera menetapkan kriteria penerima BBM bersubsidi yang berbasis pada data terpadu nasional dengan integrasi lintas sektor,” katanya.
Menurutnya, kombinasi antara kebijakan efisiensi konsumsi energi dan pengembangan energi alternatif menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Ketergantungan sumber energi kepada negara lain sama saja dengan kehilangan separuh kedaulatan. Indonesia punya potensi besar energi baru terbarukan yang bisa segera dimanfaatkan,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post