TARAKAN, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan pentingnya akurasi data dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional yang lebih presisi.
Hal tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (1/4/2026), yang turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, akademisi, serta para pemangku kepentingan.
“Hari ini kami Komisi X bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik melakukan penjaringan aspirasi dalam kunjungan spesifik ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam kunjungan ini, bersama para stakeholder, ada banyak masukan yang bisa kami rangkum sebagai bahan untuk penyusunan RUU Statistik, sekaligus kesiapan kita menyongsong agenda besar Sensus Ekonomi 2026,” ujar Agung.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis untuk menghasilkan single data terkait potensi ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Data tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kebijakan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
“Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki tujuan utama agar bisa menjadi single data tentang potensi-potensi yang kita miliki untuk penyusunan rencana pembangunan, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Data ini bisa digunakan oleh Presiden, Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota,” jelasnya.
Agung menilai, keberhasilan pendataan sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dinilai lebih efektif dibandingkan penerapan sanksi yang berpotensi menimbulkan resistensi.
“Nanti akan kami kaji, tugas pokok dan fungsi badan statistik ini apa? Apakah sebagai pencacah data atau justru seperti inspektorat. Kalau terlalu menonjolkan pendekatan sanksi, saya rasa masyarakat justru bisa menutup diri,” katanya.
Ia menambahkan, petugas pendata perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk membangun kepercayaan dengan wajib data agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif.
“Ini butuh seni. Bagaimana petugas pendata mampu mengajak dialog, sehingga wajib data dengan sukarela membuka diri dan menyampaikan data yang benar,” imbuhnya.
Selain itu, Agung juga menyoroti pentingnya pembaruan data secara berkala di tengah dinamika ekonomi digital yang berkembang pesat. Menurutnya, data yang terus diperbarui akan memberikan dasar yang lebih relevan bagi akademisi maupun pembuat kebijakan.
Ia juga menekankan pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam mendukung proses pendataan. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan akurasi sekaligus efisiensi dalam pengumpulan dan validasi data.
“Dari keterangan Deputi BPS tadi disampaikan bahwa pendataan kita sudah jauh lebih maju. Pendekatan teknologi digital ini bahkan sudah bisa mendeteksi kegiatan usaha sampai dengan lokasinya,” terang Agung.
Ke depan, ia berharap sinergi antara teknologi digital dan petugas lapangan dapat semakin diperkuat guna menghasilkan data yang lebih akurat dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Agung menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun dari daerah akan menjadi bahan penting dalam penyusunan RUU Statistik dengan pendekatan bottom-up planning.
“Kita menampung semuanya. Aspirasi ini tumbuh dari daerah, sehingga dalam penyusunan RUU nanti kita lebih mengedepankan bottom-up planning, bukan top-down seperti yang selama ini sering terjadi,” tegasnya.
Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan nasional yang berbasis data, akurat, dan berkelanjutan (RED).
Discussion about this post