JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan bahwa kebijakan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) memiliki risiko terhadap stabilitas fiskal jangka menengah.
Menurut Said, pelebaran defisit memang dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas dalam jangka pendek. Namun kebijakan tersebut berpotensi menambah beban utang negara di masa mendatang.
“Positifnya, dalam jangka pendek fiskal menjadi lebih lebar. Tetapi dalam jangka menengah beban fiskal akan meningkat karena pelebaran defisit dibiayai dengan utang,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyoroti kemungkinan penerapan kebijakan pelonggaran moneter atau quantitative easing (QE) apabila tekanan ekonomi global semakin meningkat.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dihitung secara matang karena dapat berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.
Said menjelaskan, jika bank sentral menyerap surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder, maka kemampuan lembaga tersebut dalam menjaga stabilitas kurs dan inflasi harus benar-benar diperhitungkan.
“Harus dihitung betul, jangan sampai ketika Bank Indonesia menyerap SBN di pasar sekunder, justru berdampak pada pelemahan kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan risiko stagflasi apabila kebijakan pencetakan uang dilakukan tanpa perhitungan yang matang, terutama ketika daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih.
Karena itu, Said menilai setiap kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah harus didukung kajian komprehensif yang melibatkan para ekonom dan pakar kebijakan publik.
“Saya berharap setiap kebijakan memiliki basis kajian yang kuat agar seluruh risiko dapat dipetakan dengan baik, termasuk langkah mitigasinya,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah skenario defisit APBN apabila konflik global mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada tekanan terhadap ekonomi nasional (RED).
Discussion about this post