JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI dari DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai potensi keadaan darurat pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Menurut Selly, pemerintah tetap harus menyiapkan skenario pemberangkatan jemaah haji, namun juga perlu menyusun langkah antisipasi apabila terjadi perubahan situasi di lapangan, termasuk kemungkinan perubahan rute penerbangan.
“Memberangkatkan jemaah tentu tetap harus dilakukan, tetapi harus disiapkan juga skenario antisipasi, misalnya perubahan rute penerbangan. Ketika rute berubah, otomatis pembiayaan juga akan berubah,” ujar Selly dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa perubahan rute penerbangan berpotensi memengaruhi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, setiap kemungkinan perubahan perlu dibahas secara matang dan disepakati bersama antara pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan DPR.
Selly juga menyoroti potensi penyesuaian pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) apabila perubahan rute penerbangan benar-benar terjadi.
Menurutnya, aspek tersebut harus diperhitungkan secara komprehensif agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan berbagai faktor penting, termasuk keberlanjutan pembiayaan dan perlindungan terhadap jemaah.
Ia mengapresiasi sejumlah prinsip yang telah disampaikan pemerintah dalam dokumen pembahasan, seperti menjadikan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama serta penerapan pendekatan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.
Namun demikian, Selly menilai masih ada aspek penting yang perlu diperkuat, yakni terkait perencanaan keuangan dalam skenario mitigasi risiko penyelenggaraan ibadah haji.
“Prinsip keselamatan jemaah tentu menjadi prioritas utama dan saya sepakat dengan pendekatan kehati-hatian. Namun ada hal yang tertinggal, yaitu mengenai aspek keuangan,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap strategi mitigasi risiko yang dilakukan pemerintah hampir pasti berdampak pada kebutuhan anggaran. Oleh sebab itu, perencanaan keuangan harus menjadi bagian integral dari kebijakan penyelenggaraan haji.
Selly juga menambahkan bahwa dokumen yang disampaikan pemerintah sebelumnya telah menyebutkan potensi perubahan rute penerbangan yang dapat memengaruhi pembiayaan penyelenggaraan haji.
Karena itu, ia menilai pembahasan mengenai kemungkinan perubahan BPIH perlu dilakukan secara terbuka dan komprehensif agar keputusan yang diambil dapat dipahami oleh semua pihak, khususnya para calon jemaah haji (RED).
Discussion about this post