JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menegaskan pentingnya penguatan koordinasi internal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menghadapi perkembangan konglomerasi keuangan yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikannya setelah Komisi XI DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 pada Rabu (11/3/2026).
Menurut Puteri, pertumbuhan konglomerasi keuangan menuntut pendekatan pengawasan yang lebih terintegrasi dan komprehensif di dalam tubuh OJK.
“Semakin berkembangnya konglomerasi keuangan menuntut pendekatan pengawasan yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Untuk itu, ADK OJK harus mampu bekerja secara sinergis tanpa terjebak pada ego sektoral,” ujar Puteri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia menambahkan bahwa koordinasi yang kuat antarbidang di OJK menjadi kunci agar tidak terjadi pemisahan atau silo dalam pelaksanaan pengawasan sektor jasa keuangan.
Selain itu, Puteri juga menilai pimpinan OJK yang baru harus mampu bersikap responsif dan adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika industri keuangan, termasuk perkembangan teknologi finansial dan perubahan kondisi ekonomi global.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan nasional.
Sebagai informasi, Komisi XI DPR RI telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 10 kandidat calon Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031.
Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, DPR menetapkan sejumlah nama untuk mengisi posisi strategis di OJK, di antaranya Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Puteri pun berharap jajaran pimpinan baru OJK dapat memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan serta menghadirkan inovasi kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan industri keuangan ke depan (RED).
Discussion about this post