JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah memberikan perlindungan maksimal serta mempercepat pemulangan puluhan ribu jemaah umrah Indonesia yang terdampak eskalasi konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
Berdasarkan data terbaru, lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia belum dapat kembali ke Tanah Air sesuai jadwal akibat gangguan penerbangan internasional yang dipicu konflik regional tersebut. Kondisi ini dinilai menempatkan ribuan WNI dalam situasi rentan, baik dari aspek keamanan maupun kepastian layanan.
“Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” tegas Selly di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai imbauan resmi dari Kedutaan Besar RI di Riyadh merupakan langkah awal yang penting, namun harus diikuti dengan kebijakan konkret dan sistematis.
“Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan administratif. Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu,” ujarnya.
Menurut Selly, jamaah tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka.
Evaluasi Sistem Mitigasi Krisis Umrah
Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperkuat, yakni sistem perlindungan jemaah dengan protokol krisis terstruktur, akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah, serta koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri.
Selain itu, Selly meminta pemerintah menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik serta keluarga jamaah untuk menghindari kecemasan berkepanjangan.
“Negara tidak boleh absen ketika rakyatnya berada dalam situasi rentan. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi, dan negara wajib memastikan setiap jamaah dapat kembali ke tanah air dengan aman dan bermartabat,” pungkasnya (RED)
Discussion about this post