JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurddin Halid, mendesak pemerintah membuka secara transparan dasar pertimbangan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan teknis di balik kebijakan tersebut, termasuk evaluasi kemampuan industri dalam negeri memenuhi kebutuhan armada.
Nurdin Halid menilai, penguatan koperasi desa sebagai ujung tombak distribusi logistik harus dibarengi keberpihakan pada industri nasional. Tanpa transparansi dan perencanaan matang, kebijakan impor berpotensi melemahkan rantai pasok domestik, menekan peluang kerja, serta mengurangi nilai tambah yang seharusnya dinikmati perekonomian nasional.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan pemerintah. Menurutnya, opsi kemitraan produksi dengan pabrikan nasional atau skema perakitan lokal perlu dikedepankan sebelum pemerintah memutuskan impor dalam jumlah besar.
“Belanja negara harus menjadi lokomotif penguatan industri nasional, bukan sekadar transaksi pembelian,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (21/02).
Lebih jauh, Nurdin Halid mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah, pelaku industri otomotif nasional, dan pemangku kepentingan koperasi agar desain kebijakan pengadaan kendaraan benar-benar selaras dengan agenda kemandirian industri. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko dampak jangka panjang terhadap ekosistem manufaktur dalam negeri.
Sebagai fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah terkait peta jalan pengadaan kendaraan niaga Kopdes Merah Putih, termasuk target TKDN, skema alih teknologi, serta peluang produksi lokal. Nurdin Halid menegaskan, kebijakan strategis dengan nilai anggaran besar harus akuntabel dan berpihak pada kepentingan ekonomi nasional (RED).
Discussion about this post