JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman menilai evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung mendesak dilakukan menyusul masih maraknya praktik politik uang. Menurutnya, tingginya syarat pencalonan kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan utama yang mendorong praktik transaksional sejak tahap awal kontestasi.
Andy menjelaskan, ketentuan minimal dukungan pencalonan, baik melalui partai politik maupun jalur perseorangan, kerap memicu praktik jual beli kursi atau “tiket” pencalonan. Kondisi ini membuat biaya politik membengkak dan berpotensi melahirkan korupsi ketika kandidat terpilih.
“Semakin tinggi syarat pencalonan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan kandidat. Ini membuka peluang terjadinya politik uang dan bahkan korupsi ketika mereka sudah menjabat,” kata Andy, Jumat (30/1/2026).
PSI, lanjut Andy, memandang pemangkasan syarat pencalonan sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai politik uang dalam Pilkada. Dengan membuka akses pencalonan seluas-luasnya, kandidat tidak lagi terbebani ongkos politik yang berlebihan sejak awal.
“Kalau kita ingin memutus mata rantai itu, salah satu caranya adalah mengurangi syarat-syarat pencalonan dan membuka ruang yang lebih luas bagi kandidat,” tegasnya.
Andy menambahkan, pelonggaran syarat pencalonan akan memberikan sejumlah dampak positif bagi demokrasi lokal. Pertama, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan kandidat sehingga kualitas kompetisi meningkat. Kedua, biaya politik dapat ditekan, termasuk praktik mahar politik kepada partai. Ketiga, partai politik akan terdorong menyiapkan kader terbaik karena persaingan yang semakin terbuka.
“Dengan kompetisi yang sehat, yang terpilih pun diharapkan benar-benar pemimpin berkualitas,” pungkas Andy (RED).
Discussion about this post