JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang mencuat setelah Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurutnya, reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Golkar konsisten urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden, baik soal waktu, cakupan, alasan, maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Sarmuji menegaskan, Partai Golkar menghormati hak prerogatif presiden dalam menentukan komposisi kabinet. Ia menilai, keputusan reshuffle tidak dapat diintervensi oleh partai politik mana pun.
Pernyataan senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia menyebut pergantian menteri atau wakil menteri merupakan hak penuh presiden apabila memang dibutuhkan.
“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ujar Herman Khaeron.
“Silakan jika itu kebutuhan presiden,” imbuhnya.
Isu reshuffle menguat setelah DPR RI dalam rapat paripurna, Selasa (27/1), memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dengan terpilihnya Thomas, posisi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabatnya kini kosong dan belum diisi.
Selain itu, muncul pula spekulasi mengenai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, yang disebut-sebut akan segera merapat ke eksekutif. Celetukan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam rapat di DPR, Senin (26/1).
Menanggapi hal itu, Budisatrio menyatakan dirinya masih menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR RI.
“Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” ujar Budisatrio di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana reshuffle Kabinet Merah Putih (RED).
Discussion about this post