JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendorong optimalisasi peran tokoh lokal dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keterlibatan aktor-aktor di tingkat akar rumput menjadi kunci agar sensus menjangkau pelaku UMKM dan sektor informal secara lebih efektif.
Hal itu disampaikan Hetifah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kompleks DPR RI, Jakarta.
Hetifah menilai pendekatan teknokratis semata tidak cukup untuk memastikan tingginya partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026. Ia menekankan pentingnya pendekatan sosial melalui figur yang telah memiliki kepercayaan di tengah masyarakat, seperti RT dan RW, karang taruna, ibu-ibu pengajian, hingga komunitas pasar tradisional.
“Tokoh lokal adalah jembatan kepercayaan antara negara dan masyarakat. Tanpa mereka, sensus berisiko dipersepsikan sebagai agenda elitis,” ujar Hetifah.
Selain pelibatan tokoh, Hetifah juga menyoroti pemanfaatan media komunikasi yang dekat dengan keseharian warga. Menurutnya, penggunaan grup WhatsApp, radio komunitas, dan media lokal akan lebih efektif dibandingkan kanal komunikasi formal yang kerap tidak menjangkau pelaku usaha kecil.
Ia juga mengusulkan pembentukan posko sensus di tingkat desa atau kelurahan sebagai ruang interaksi langsung antara petugas sensus dan masyarakat. Langkah ini dinilai dapat memperkuat pemahaman publik sekaligus meningkatkan partisipasi.
“Sensus Ekonomi harus hadir di ruang-ruang hidup masyarakat, bukan hanya di meja birokrasi,” tegasnya.
Tak hanya pada tahap pelaksanaan, Hetifah mengingatkan pentingnya transparansi pada fase pasca-sensus. Ia menilai penyampaian hasil sensus dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat merupakan bagian penting dari akuntabilitas negara dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap BPS.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan BPS untuk memperkuat kolaborasi dengan tokoh-tokoh lokal dan komunitas. Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap data ekonomi nasional.
Komisi X DPR RI, kata Hetifah, akan terus mengawal persiapan Sensus Ekonomi 2026 serta mendorong sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan komunitas agar sensus ini menjadi fondasi kebijakan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan (RED).
Discussion about this post