JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Penolakan itu disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Sigit, menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi kepolisian, negara, hingga posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” ujar Sigit di hadapan anggota Komisi III DPR.
Jenderal bintang empat itu juga mengungkapkan dirinya sempat menerima pesan pribadi yang menanyakan kesediaannya menjadi Menteri Kepolisian jika wacana tersebut direalisasikan. Namun, Sigit dengan tegas menolak gagasan tersebut.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan, saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya.
Sigit menilai, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden saat ini sudah ideal dan sesuai dengan kebutuhan tata kelola keamanan nasional. Dengan struktur tersebut, Polri dapat bergerak cepat sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah bapak presiden. Sehingga pada saat presiden membutuhkan kami, kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang menimbulkan potensi matahari kembar,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan adanya gagasan pembentukan kementerian yang menaungi Polri dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri, menyerupai model Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI.
Namun, Yusril menegaskan bahwa gagasan tersebut belum menjadi keputusan final dan masih sebatas alternatif rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden.
“Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden,” kata Yusril (RED).
Discussion about this post