JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti capaian bauran energi terbarukan (ET) Indonesia yang kembali gagal memenuhi target pada 2025. Ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak berhenti pada klaim peningkatan, melainkan menunjukkan keseriusan dan terobosan nyata dalam mewujudkan target bauran energi nasional, khususnya menuju 2026.
Ratna mengungkapkan, berdasarkan laporan Kementerian ESDM, bauran energi terbarukan Indonesia pada 2025 mencapai 15,75 persen. Angka tersebut memang meningkat dibandingkan 2024 yang berada di level 14,65 persen, namun masih jauh dari target Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah direvisi menjadi 17–19 persen.
“Kalau targetnya 17 sampai 19 persen, lalu realisasinya baru 15,75 persen, ini bukan sekadar kurang sedikit. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan eksekusi transisi energi kita masih bermasalah,” tegas Ratna di Jakarta.
Selain persoalan bauran energi, Ratna juga menyoroti minimnya penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan. Dari total kapasitas terpasang sekitar 14,3 gigawatt (GW) pada 2024, penambahan sepanjang 2025 hanya sekitar 1,3 GW. Menurutnya, capaian tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan untuk mengejar target bauran energi dalam waktu yang semakin terbatas.
“Dengan penambahan kapasitas seperti ini, jangan heran kalau target terus meleset. Ini sinyal kuat bahwa kita butuh perubahan pendekatan, percepatan proyek, dan kepastian kebijakan,” ujarnya.
Ratna menegaskan, kegagalan memenuhi target bauran energi terbarukan pada 2025 harus menjadi peringatan serius agar pemerintah tidak mengulang kesalahan yang sama pada 2026. Ia meminta Kementerian ESDM melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, regulasi, skema pembiayaan, hingga keberpihakan terhadap pengembangan energi terbarukan.
“Target bauran energi bukan sekadar angka di atas kertas. Ini menyangkut komitmen transisi energi, ketahanan energi nasional, dan kredibilitas Indonesia di mata publik dan dunia internasional,” katanya.
Ia menambahkan, Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan energi nasional agar target bauran energi terbarukan tidak kembali menjadi janji yang gagal ditepati (RED).































Discussion about this post