JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai penolakan publik terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD masih dipengaruhi trauma masa lalu, khususnya praktik politik pada era Orde Baru yang minim partisipasi masyarakat.
Menurut Sarmuji, persepsi tersebut muncul karena sebagian masyarakat membayangkan Pilkada tidak langsung akan mengulang pola lama yang tertutup dan elitis, sebagaimana pernah terjadi di masa sebelumnya.
“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain Pilkada model Orde Baru, di mana keterlibatan publik hampir nihil,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Ia menyampaikan hal itu menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebut mayoritas responden menolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sarmuji menegaskan, konteks demokrasi saat ini sudah sangat berbeda dan tidak bisa disamakan dengan masa lalu.
Sarmuji menjelaskan, desain Pilkada tidak langsung yang tengah dibahas justru diarahkan untuk tetap membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas. Keterlibatan publik, kata dia, dapat dilakukan sejak tahap penjaringan calon hingga proses kampanye.
“Rakyat bisa ikut dalam proses penjaringan calon. Publik juga bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye, baik tatap muka maupun lewat media sosial,” jelasnya.
Ia menambahkan, mekanisme debat terbuka antarkandidat juga tetap dapat dilaksanakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menilai kualitas dan kapasitas calon kepala daerah.
“Dengan debat, publik bisa menilai kualitas calon. Kalau DPRD memilih calon yang tidak berkualitas, itu akan menjadi catatan rakyat pada pemilu berikutnya,” katanya.
Sarmuji menegaskan, wacana Pilkada DPRD masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final. Ia berharap publik dapat melihat wacana tersebut secara lebih objektif dan tidak terjebak pada bayangan praktik politik masa lalu (RED).
Discussion about this post