JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menegaskan bahwa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal harus menjadi indikator utama dalam pembangunan pariwisata nasional. Ia menilai, pariwisata berkualitas tidak cukup diukur dari ramainya kunjungan, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi benar-benar meningkat.
“Pariwisata tidak cukup hanya dihitung dari berapa jumlah orang yang datang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana manfaat ekonominya benar-benar kembali ke daerah dan dirasakan oleh masyarakat lokal,” ujar Chusnunia.
Politisi yang akrab disapa Nunik itu menjelaskan, selama bertahun-tahun orientasi pariwisata nasional cenderung berfokus pada angka kunjungan. Akibatnya, banyak daerah wisata belum memperoleh dampak ekonomi yang optimal meski destinasi terus dipromosikan secara masif.
Menurutnya, pendekatan pariwisata berkualitas menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama, bukan sekadar pelengkap. Kesiapan warga, pelaku UMKM, serta pelestarian budaya dan lingkungan harus berjalan seiring dengan pengembangan destinasi.
Ia juga menyinggung insiden meninggalnya pelatih Valencia, Fernando Martin Carreras, di Labuan Bajo sebagai peringatan bahwa tata kelola pariwisata tidak boleh mengabaikan keselamatan dan kesiapan ekosistem wisata.
“Peristiwa tersebut harus menjadi evaluasi bersama bahwa pariwisata yang berorientasi ekonomi tetap harus dibangun di atas prinsip keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan,” katanya.
Chusnunia menilai, tren pariwisata 2026 seperti wellness, ekowisata, gastronomi, dan budaya otentik membuka peluang besar bagi daerah untuk memperkuat ekonomi lokal. Namun peluang itu hanya dapat dimanfaatkan jika ada orkestrasi yang baik dari Kementerian Pariwisata bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha.
“Wisatawan sekarang ingin pengalaman yang lebih dalam, lebih manusiawi. Mereka ingin terhubung dengan masyarakat, tradisi, kuliner, dan cerita lokal. Di situlah nilai ekonomi yang berkelanjutan bisa tumbuh,” ujarnya.
Ia menegaskan, pariwisata harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar sektor hiburan atau mesin kunjungan massal.
“Kemenpar harus memastikan pariwisata Indonesia tumbuh dengan arah yang jelas, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” pungkas Chusnunia (RED).




























Discussion about this post