TANGERANG, BERITA SENAYAN – Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali melontarkan kritik keras terhadap praktik politik lama yang dinilainya masih menjadikan rakyat sekadar alat kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Banten, Minggu (14/12).
Ahmad Ali menegaskan PSI hadir untuk memutus budaya politik “petugas partai” yang selama ini dianggap merusak demokrasi dan menjauhkan kekuasaan dari kepentingan rakyat.
“PSI bukan partai petugas. Kami tidak mendidik kader untuk bekerja melayani partai, apalagi menagih balas jasa,” tegas Ahmad Ali di hadapan kader PSI Banten.
Menurutnya, kader yang terpilih dalam jabatan publik tidak memiliki utang politik kepada partai, elite, atau kekuasaan di atasnya. Sebaliknya, tanggung jawab penuh mereka adalah kepada rakyat Indonesia.
“Kalian tidak berhutang kepada PSI. Kalian berhutang kepada rakyat. Jika terpilih, tugas kalian hanya satu: bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan partai,” ujarnya dengan nada tegas.
Ahmad Ali menilai masyarakat sudah terlalu lama menjadi korban politik transaksional. Rakyat, kata dia, telah bekerja keras dari pagi hingga malam, membayar pajak secara rutin, namun kerap tidak merasakan kehadiran negara yang seharusnya melindungi dan melayani.
“Rakyat bekerja dari pagi sampai malam dengan gaji yang tidak seberapa. Pajaknya dipotong setiap bulan. Tapi apa yang mereka terima? Negara sering absen. Pemerintah terasa jauh, karena yang bekerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk partai,” kritiknya.
Ia menyebut budaya petugas partai sebagai akar dari kegagalan kepemimpinan di banyak daerah. Ketika loyalitas kepada partai ditempatkan di atas kepentingan publik, rakyat selalu menjadi pihak yang dikorbankan.
“Selama yang utama adalah kepentingan partai, rakyat akan selalu jadi nomor dua. Inilah penyakit politik kita, dan ini harus dihentikan,” kata Ahmad Ali.
Lebih lanjut, ia menegaskan PSI ingin tampil sebagai antitesis politik lama, partai yang menolak budaya balas jasa dan menolak kekuasaan yang berjarak dengan rakyat.
“Rantai petugas partai harus diputus. PSI satu-satunya partai yang berani mengatakan: berhenti bekerja untuk partai, mulai bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Dalam konteks Banten dan nasional, Ahmad Ali juga menekankan pentingnya fondasi moral dalam berpolitik. Ia mengajak kader PSI menjadikan pesantren, kiai, dan ulama sebagai rujukan nilai agar politik tetap memiliki arah dan nurani.
“Politik tanpa nilai akan berubah menjadi alat penindasan. Jadikan pesantren, kiai, dan ulama sebagai guru agar kita punya kompas moral di tengah politik yang penuh kepentingan dan tipu daya,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi PSI sebagai partai yang menolak politik feodal, menolak politik balas jasa, serta menempatkan rakyat sebagai satu-satunya pemilik kedaulatan.
Discussion about this post