JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy, mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mencegah praktik penyerobotan tanah warga yang terdampak banjir bandang di Sumatera. Ia menilai peringatan terkait potensi mafia tanah tidak boleh berhenti pada sekadar pernyataan tanpa tindakan nyata.
“Kalau memang ada potensi itu, saya minta pemerintah bersama aparat tegas mengawasi, menjaga, dan menindak setiap praktik penyerobotan. Ini bahaya sekali kalau informasi bergulir begitu bebas tanpa dibarengi komitmen menjaga tanah warga,” tegas Gus Rivqy di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Pernyataan ini disampaikan menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang sebelumnya menyebutkan bahwa “pasti ada mafia tanah” di area sawah warga yang kini terendam banjir bandang. Menurut Gus Rivqy, pernyataan tersebut harus diikuti aksi cepat agar tidak menjadi alarm yang diabaikan.
“Kalau sudah dikatakan ada mafia tanah, maka pemerintah dan aparat harus berdiri tegak dan tegas sejajar dengan kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya bersama mafia,” ujarnya.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu juga mendorong sinergi lintas lembaga, termasuk BUMN, Perhutani, serta badan milik negara lainnya, untuk memastikan tanah warga tetap terlindungi dari potensi penyerobotan.
Ia menegaskan bahwa dalam situasi darurat seperti banjir bandang, negara tidak boleh memberi celah sedikit pun bagi pihak-pihak yang mencoba meraup keuntungan di tengah penderitaan warga.
“Kita butuh negara hadir penuh. Jangan sampai ada satu inci pun tanah rakyat yang dirampas atau diserobot oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelengahan warga. Semua instrumen negara harus berada di barisan rakyat,” tutupnya (RED).
Discussion about this post