Indrajaya Dukung Kritik Saldi Isra soal Respons BNPB

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menyatakan dukungannya terhadap kritik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait pernyataan mengenai penanganan banjir di Aceh dan Sumatra.

Dalam sidang uji materi UU TNI di MK pada Rabu (3/12/2025), Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala BNPB yang menyebut kondisi bencana “hanya mencekam di media sosial” serta mempertanyakan kualitas proses seleksi perwira TNI sebelum ditempatkan di kementerian atau lembaga.

Indrajaya menilai kritik tersebut tepat dan harus menjadi tanda peringatan bagi pemerintah. Menurutnya, komentar Kepala BNPB menunjukkan kegagalan memahami kondisi kemanusiaan di tengah bencana.

“Pernyataan bahwa bencana di Aceh dan Sumatera hanya mencekam di media sosial adalah kegagalan empati yang tak bisa dibenarkan. Ini bukan sekadar salah ucap, tapi kegagalan memahami esensi kemanusiaan,” ujar Indrajaya.

Legislator dari Dapil Papua Selatan itu menambahkan bahwa pernyataan Suharyanto justru menunjukkan adanya kelemahan struktural di BNPB. Menurutnya, BNPB masih bersifat reaktif dan belum mampu menerapkan sistem mitigasi yang proaktif.

“Pernyataan itu membuka aib bahwa sistem BNPB masih reaktif, bukan proaktif. Evaluasi menyeluruh bukan opsi, tetapi keharusan. Lakukan audit transparan, perbaiki koordinasi, dan tingkatkan kapasitas relawan,” lanjutnya.

Indrajaya menegaskan bahwa kerusakan kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan dengan permintaan maaf. Ia mendesak BNPB untuk menunjukkan komitmen nyata melalui langkah-langkah konkret.

Beberapa langkah yang diusulkan Indrajaya antara lain mendorong penetapan status Bencana Nasional untuk banjir Aceh–Sumatera, memastikan alokasi dana darurat yang cepat dan transparan, serta mempercepat rehabilitasi infrastruktur vital dan layanan psikososial bagi korban.

“Penanganan bencana Aceh–Sumatera ini menjadi pertaruhan bagi Kepala BNPB. Bencana ini harus menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem nasional penanggulangan bencana,” tutupnya (RED)