JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, melontarkan kritik tajam terhadap inkonsistensi kebijakan Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025), Usman menilai berbagai keputusan yang diambil Menteri justru bertentangan dengan rekomendasi daerah dan memperburuk persoalan tata kelola hutan.
Usman menyoroti salah satu kasus di Tapanuli Selatan, di mana Bupati setempat merekomendasikan penutupan dan pengawasan terhadap izin tertentu. Namun, pada 30 November 2025, Kementerian Kehutanan tetap menerbitkan izin baru di wilayah tersebut.
“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak benar,” tegasnya.
Menurut Usman, kontradiksi antara ucapan dan tindakan itu menunjukkan lemahnya konsistensi dalam kebijakan pengelolaan hutan. Ia menilai bahwa hal tersebut berpotensi memperburuk degradasi lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Tak hanya soal izin, Usman juga menyoroti penggunaan ayat dan hadis dalam penjelasan Menteri yang dinilai tidak relevan dengan kebijakan yang diambil. Ia menyebut bahwa retorika tersebut tidak boleh digunakan untuk menutupi persoalan tata kelola hutan yang semakin kompleks.
Dalam rapat yang sama, Usman meminta pemerintah memberi perhatian ekstra terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebutnya mengalami degradasi parah. Ia menagih rencana konkret pemerintah terkait reboisasi, target waktu pemulihan kawasan, serta langkah strategis memperbaiki hutan yang sudah gundul.
“Hutan yang rusak tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Ini bukan soal wacana, tapi soal kerja nyata,” ujarnya.
Usman menegaskan bahwa inkonsistensi kebijakan hanya akan memperbesar risiko bencana dan semakin membebani masyarakat yang bergantung pada keseimbangan ekosistem hutan (red)
Discussion about this post