Armand Maulana Soroti Ketidaktransparanan LMKN yang Rugikan Musisi

JAKARTA, RADIANRVOICE.ID – Kritik tajam terhadap tata kelola royalti kembali mengemuka dalam audiensi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) bersama Fraksi Partai Golkar DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (3/11/2025). Dalam forum tersebut, Ketua Umum VISI Armand Maulana menegaskan bahwa akar persoalan utama industri musik Indonesia terletak pada ketidaksempurnaan kerja, ketidakkompetenan, dan ketidaktransparanan lembaga pengelola royalti, baik LMK maupun LMKN.

Armand menyebut selama bertahun-tahun banyak permasalahan royalti muncul karena sistem pengelolaan yang tidak akurat, tidak disiplin, dan minim keterbukaan. Akibatnya, penyanyi hingga pencipta lagu kerap tidak menerima hak secara adil, sementara proses perizinan justru membebani para pelaku musik.

“Masalah ini bermula dari ketidaksempurnaan kerja, ketidakkompetenan, dan ketidaktransparanan LMK-LMK serta LMKN di masa lalu,” tegas Armand.

Menurutnya, performing rights adalah aktivitas yang masif, berulang, dan terjadi dalam waktu bersamaan, sehingga mustahil jika musisi harus meminta izin langsung kepada pencipta lagu setiap kali tampil. Ketidakjelasan prosedur inilah yang kerap menimbulkan potensi kriminalisasi musisi, bahkan kepada siswa sekolah yang tampil di acara pensi.

Wakil Ketua Umum VISI Ariel NOAH menambahkan bahwa perjuangan VISI bukan untuk menguntungkan satu kelompok musisi saja, melainkan memperjuangkan sistem yang seimbang dan adil bagi seluruh ekosistem musik—mulai dari pencipta lagu, penyanyi, sampai penyelenggara konser.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mengakui persoalan yang disampaikan para musisi dan menilai kritik tersebut menggambarkan perlunya reformasi besar dalam tata kelola LMKN. Ia menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui alat kelengkapan dewan terkait.

Dengan semakin kuatnya desakan musisi terhadap pembenahan sistem, audiensi ini menjadi momentum penting mendorong LMKN dan LMK menjalankan praktik pengelolaan royalti yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan (RED).