JAKARTA, RADIANTVOICE.ID- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat realisasi belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Menurut Sultan, keterlambatan penyerapan anggaran di sejumlah daerah harus menjadi perhatian bersama, bukan sekadar bahan perdebatan antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kita berharap agar di tahun-tahun mendatang, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam menyusun perencanaan pembangunan, sehingga kualitas belanja publik meningkat secara efektif dan efisien,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10).
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 30 September 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 56,07 persen atau senilai Rp770,13 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 57,20 persen atau Rp817,79 triliun.
Namun, pendapatan daerah menunjukkan tren positif, mencapai 70,27 persen atau Rp949,97 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 67,82 persen atau Rp918,98 triliun.
“Kinerja pendapatan daerah cukup menggembirakan, tapi sisi belanja masih tertinggal. Ini harus segera diakselerasi agar berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Sultan.
Sultan menjelaskan, lambatnya penyerapan anggaran kemungkinan juga dipengaruhi oleh adaptasi kepala daerah baru pasca Pilkada serentak. Setiap pemimpin daerah, katanya, memiliki pendekatan dan strategi berbeda dalam mengelola keuangan dan program pembangunan.
“Kami memahami bahwa setiap kepala daerah memiliki dinamika tersendiri. Namun yang terpenting adalah bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah, DPD RI menyatakan siap memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
“DPD RI akan terus mendorong agar kebijakan fiskal daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional,” tegas Sultan.
Ia menambahkan, percepatan belanja daerah tidak hanya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global (RED).
Discussion about this post