Natalius Pigai Bantah Hasil Survei Celios Soal Kinerja

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi hasil survei yang menempatkannya sebagai salah satu pejabat dengan kinerja terburuk dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Pigai menilai hasil survei tersebut tidak objektif dan tidak mencerminkan fakta kinerja kementeriannya.

“Saya tidak percaya hasil survei seperti itu. Presiden juga tidak percaya. Kami semua percaya pada kerja nyata untuk membangun Indonesia,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Pigai mengklaim bahwa Kementerian HAM justru berada di peringkat tiga besar kementerian yang paling aktif mendorong program prioritas Presiden, berdasarkan data Kantor Komunikasi Presiden.
Menurutnya, capaian ini menunjukkan kinerja nyata yang terukur, bukan persepsi semata.

“Kami nomor tiga, mengalahkan 47 kementerian dan lembaga lain. Itu prestasi. Kami bekerja sesuai arahan Presiden, bukan untuk survei,” tegas Pigai.

Pigai juga menyindir kementerian lain yang mendapat nilai tertinggi dalam survei, namun dinilainya tidak banyak turun langsung ke masyarakat.

“Ada kementerian yang pimpinannya di rumah AC, mobil AC, kantor AC, tidak pernah bertemu rakyat, tapi surveinya nomor satu. Itu lucu,” katanya.

Ia menilai survei seperti itu tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan. “Yang penting rakyat merasakan manfaatnya, bukan angka survei,” tambahnya.

Soroti Celios dan Lembaga Survei Tak Independen

Sebelumnya, lembaga Celios merilis survei rapor kinerja satu tahun kabinet Prabowo–Gibran. Dalam laporan itu, Pigai memperoleh -79 poin, masuk daftar 10 pejabat berkinerja terburuk, dan direkomendasikan untuk di-reshuffle.

Namun, Pigai menilai lembaga survei di Indonesia tidak memiliki integritas seperti lembaga survei di luar negeri.

“Lembaga survei di dunia itu korporasi besar, punya uang dan integritas. Di Indonesia, lembaga survei itu biasa-biasa saja, tidak bonafide,” kritiknya.

Pigai menegaskan, lembaga survei rawan dijadikan alat politik yang bisa memengaruhi persepsi publik tanpa dasar yang kuat.

“Jangan percaya survei yang tidak transparan. Kami bekerja untuk negara, bukan untuk hasil polling,” pungkasnya (RED).