JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Setelah melalui dinamika panjang dan perbedaan tajam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya kembali bersatu. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi menerbitkan revisi Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP periode 2025–2030, menandai berakhirnya dualisme yang sempat membelah partai berlambang Kakbah itu.
Dalam SK terbaru, Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, sedangkan Agus Suparmanto menduduki posisi Wakil Ketua Umum. Keduanya sebelumnya sempat bersaing dalam Muktamar X PPP yang memicu perpecahan internal.
Namun kini, keduanya sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan membangun kembali kekompakan partai. Dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (6/10/2025), Mardiono menyampaikan langkah selanjutnya setelah rekonsiliasi: menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memperkuat struktur dan arah kebijakan partai.
“Setelah kepengurusan ini lengkap, kita akan segera mengadakan Mukernas sebagai forum bersama untuk merumuskan langkah strategis ke depan,” ujar Mardiono.
PPP Fokus ke Konsolidasi Nasional
Mukernas akan menjadi wadah bagi seluruh kader PPP dari berbagai daerah untuk menyatukan visi, memperbaiki komunikasi internal, dan membangun strategi politik yang lebih solid. Mardiono menegaskan, forum tersebut juga akan menjadi sarana menyempurnakan kepengurusan hingga ke tingkat majelis dan mahkamah partai.
“Kami ingin memastikan organisasi ini utuh. Bukan hanya soal siapa ketua atau sekretaris, tapi juga bagaimana struktur dan sistemnya bekerja dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mardiono meminta seluruh kader untuk meninggalkan masa lalu dan fokus pada langkah ke depan. Ia mengingatkan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dalam politik, namun harus diselesaikan dengan musyawarah dan niat baik.
“Kita harus belajar dari dinamika kemarin. Tidak perlu lagi ada kubu-kubuan. PPP ini rumah besar umat, dan rumah besar tidak boleh retak,” ujarnya.
Permintaan Maaf untuk Publik
Menutup pernyataannya, Mardiono menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan politik yang terjadi akibat dualisme di tubuh partai. Ia berharap momentum rekonsiliasi ini menjadi awal baru untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap PPP.
“Kami mohon maaf kepada konstituen dan masyarakat. Insyaallah, ini menjadi pelajaran berharga agar PPP lebih solid, lebih modern, dan lebih dekat dengan rakyat,” ucapnya.
Dengan berakhirnya konflik dan dimulainya konsolidasi nasional, PPP kini bersiap membuka lembaran baru dari partai yang terbelah menjadi partai yang kembali utuh dan siap menghadapi tantangan politik ke depan (RED).
Discussion about this post