JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai pengesahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI berpotensi menimbulkan perlawanan dari kubu Agus Suparmanto.
Menurut Yusak, pengesahan itu dianggap mengabaikan sejumlah fakta dalam pelaksanaan Muktamar X PPP.
“Pengesahan SK kubu Mardiono terlihat terburu-buru, padahal kubu Agus masih berupaya melakukan rekonsiliasi internal,” ujar Yusak dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).
Ia menilai, langkah Kementerian Hukum kali ini justru bertolak belakang dengan pernyataan Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra, yang sebelumnya menyebut pemerintah tidak akan mengesahkan hasil muktamar apabila konflik internal masih berlangsung.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan karena sikap pemerintah tampak berubah,” kata Yusak.
Lebih jauh, Yusak menduga pengesahan SK Mardiono tak lepas dari kalkulasi politik. Menurutnya, meskipun PPP tidak sebesar partai lain, dukungannya tetap penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk memperkuat basis dukungan dari kalangan Islam.
“Istana tampaknya masih menaruh harapan pada PPP sebagai mitra strategis,” jelasnya.
Meski begitu, Yusak menilai potensi perlawanan dari kubu Agus bisa mereda jika terjadi mediasi dengan kubu Mardiono.
“Pintu rekonsiliasi itu soal siapa dapat apa. Jika deal politik tercapai, rekonsiliasi bisa berjalan dan PPP kembali bersatu,” pungkasnya (RED).
Discussion about this post