TikTok Masih Bernapas di Amerika, Trump Cari Titik Tengah

WASHINGTON, RADIANTVOICE.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memberi ruang napas bagi TikTok. Tenggat waktu penjualan aset TikTok oleh perusahaan induknya asal China, ByteDance, diperpanjang hingga 17 September 2025. Keputusan ini diambil Trump melalui perintah eksekutif, menunda implementasi undang-undang yang mewajibkan penjualan atau penutupan aplikasi tersebut di AS sejak awal tahun.

Langkah Trump ini tak hanya mencerminkan manuver politik menjelang pemilihan paruh waktu, tetapi juga memperlihatkan keinginannya untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kepentingan ekonomi digital. TikTok—dengan lebih dari 170 juta pengguna di AS—telah menjadi instrumen penting, termasuk dalam kampanye Trump pada 2024.

“Kami bersyukur atas kepemimpinan Presiden Trump dalam memastikan TikTok tetap tersedia,” ujar perusahaan dalam pernyataannya . Mereka menambahkan bahwa proses dialog masih berjalan dengan kantor Wakil Presiden JD Vance.

Pemerintah AS mengatakan akan memanfaatkan masa perpanjangan ini untuk memastikan transaksi yang melibatkan investor domestik, yang dapat menjamin perlindungan data konsumen AS.

“Presiden tidak ingin TikTok menghilang begitu saja,” kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt sebagaimana dilansir dari Reuters, Jum’at (20/6).

Trump juga menunjukkan optimisme terhadap kemungkinan persetujuan dari Presiden China Xi Jinping untuk kesepakatan yang dirancang. Namun sebelumnya, Beijing sempat menolak skema spin-off TikTok setelah Trump mengumumkan tarif tambahan bagi produk China.

Sementara itu, beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat mengkritik langkah perpanjangan ini, menilai bahwa Trump melanggar batas kewenangan dan melemahkan urgensi keamanan nasional yang disuarakan sebelumnya.

Konflik seputar TikTok mencerminkan dilema klasik dalam hubungan AS–China: antara kepentingan geopolitik, ekonomi digital, dan pengaruh publik. Trump tampaknya memilih jalan tengah, dengan harapan TikTok tetap bisa beroperasi—dengan wajah baru, dan pengawasan penuh dari dalam negeri (RED).