TEHERAN, RADIANTVOICE.ID – Pemerintah Iran menyerukan langkah kedaulatan digital nasional dengan memerintahkan warganya untuk menghapus aplikasi WhatsApp dari gawai pribadi. Langkah ini diambil sebagai respons atas dugaan bahwa aplikasi pesan milik Meta itu menjadi instrumen penyadapan dan pengumpulan data yang berisiko membahayakan keamanan nasional Iran, terutama dalam konteks konflik dengan Israel.
“Ini bukan sekadar aplikasi perpesanan, tetapi potensi ancaman terhadap kedaulatan data nasional,” demikian disampaikan melalui televisi pemerintah Iran, Selasa (17/6) malam, seperti dikutip dari The Cradle.
Menurut pemerintah Iran, informasi dari WhatsApp diduga disalurkan kepada pihak asing, termasuk intelijen Israel. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan spionase digital dan manipulasi data selama eskalasi militer yang terjadi sejak pekan lalu antara Iran dan Israel.
Iran menekankan pentingnya kontrol atas infrastruktur informasi digital sebagai bagian dari pertahanan nonmiliter. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memblokir atau membatasi akses ke berbagai platform asing seperti Facebook, X (Twitter), dan Google Play. WhatsApp sendiri sebelumnya dilarang pada 2022 saat pecah demonstrasi atas kematian Mahsa Amini, tetapi larangan itu sempat dilonggarkan.
Pejabat Iran menyebut ancaman digital dapat mengaburkan garis pertempuran fisik dan memperluas arena konflik ke ruang siber. Di tengah memanasnya ketegangan dengan Israel, perlindungan terhadap data digital dianggap krusial.
WhatsApp Membantah, Desak Kebebasan Akses
Merespons kebijakan Iran, WhatsApp membantah keras tudingan tersebut. Mereka menyatakan bahwa seluruh pesan di platform tersebut telah dienkripsi ujung ke ujung, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan sendiri.
“Kami tidak memiliki akses terhadap pesan, tidak menyimpan metadata percakapan, dan tidak menyerahkan informasi massal kepada pemerintah mana pun,” demikian pernyataan WhatsApp yang dikutip dari Arab News, Rabu (18/6).
WhatsApp juga menyayangkan kebijakan pelarangan yang dinilai dapat membatasi hak komunikasi warga sipil di masa krisis.
Persimpangan Antara Privasi, Kedaulatan, dan Keamanan
Kasus ini menjadi contoh nyata dari ketegangan antara privasi digital, kedaulatan nasional, dan kebebasan sipil. Di satu sisi, negara menuntut kendali terhadap arus data lintas batas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan strategis. Di sisi lain, perusahaan teknologi global menekankan pentingnya enkripsi dan netralitas layanan.
Iran bukan satu-satunya negara yang mulai meninjau ulang peran aplikasi asing dalam ruang domestik. Dalam konteks geopolitik yang penuh kecurigaan, isu kedaulatan digital tampaknya akan semakin mengemuka dalam kebijakan banyak negara ke depan (RED).
Discussion about this post