Prabowo Cabut Izin Tambang! Waketum AMPI : Sinyal Prabowo Mendengar Aspirasi Rakyat

JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus menuai pujian. Kali ini, dukungan datang dari tokoh muda mantan Ketua Umum PB HMI 2013–2015, yang juga Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Arief Rosyid Hasan, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk respons cepat terhadap keresahan publik.

“Ini sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo betul-betul mendengar aspirasi rakyat,” ujar Arief, Selasa (10/6/2025). Ia menilai keputusan itu menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan lingkungan, bukan hanya janji di atas kertas.

Menurut Arief, pencabutan empat IUP tersebut bukan tindakan reaktif belaka. Ia menyebut, laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup telah mengungkap pelanggaran serius oleh perusahaan-perusahaan tersebut, yang beroperasi di wilayah konservasi Raja Ampat—salah satu geopark dengan keragaman hayati laut tertinggi di dunia.

“Empat tambang itu jelas berada di kawasan geopark. Sudah seharusnya dicabut karena wilayah tersebut tidak boleh dikorbankan demi eksploitasi jangka pendek,” tegasnya.

Tak hanya mengapresiasi Prabowo, Arief juga mengacungkan jempol kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang turun langsung ke lapangan. Ia menilai Bahlil sebagai sosok yang tanggap, tidak bekerja hanya dari balik meja, dan mampu mengeksekusi visi besar Prabowo dalam misi swasembada energi yang tertuang dalam Asta Cita.

“Kehadiran Bahlil di tengah masyarakat itu penting. Ini bukti negara hadir secara konkret, bukan basa-basi. Saya yakin, jika terus konsisten, swasembada energi itu bukan mimpi,” imbuh Arief.

Terkait PT Gag Nikel, anak usaha BUMN Antam yang tetap beroperasi di Raja Ampat, Arief berharap aktivitasnya benar-benar membawa manfaat nyata bagi warga lokal. Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat Papua dalam pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Ekonomi harus bergerak, tapi jangan mengorbankan lingkungan. Yang paling penting adalah rakyat Papua merasakan dampaknya secara langsung,” tandasnya.

Dengan suara publik yang makin keras mengawal isu lingkungan, sinyal keberanian pemerintah dalam bertindak cepat bisa menjadi fondasi kuat untuk arah pembangunan yang tak hanya ambisius, tapi juga beradab (RED).